Anggota Komisi V DPR, Anwar Hafid, memastikan komitmenya kepada perbaikan infrastruktur jalan di daerah pemilihanya (dapil) yakni Sulawesi Tengah atau Sulteng. Pasalnya, Sulteng sebagai daerah penanam investasi membutuhkan percepatan perbaikan infrastruktur.
Hal tersebut disampaikan oleh Anwar Hafid menanggapi belum maksimalnya penanganan jalan provinsi di Provinsi Sulteng. Padahal, kata dia, jalan negara di Sulteng tersebut masih menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat.
“Percepatan Infrstruktur adalah kunci kemajuan daerah, Sulawesi tengah sebagai daerah penanaman investasi terbesar butuh percepatan infrastruktur jalan yang mesti disegerakan guna menunjang investasi dan ekonomi masyarakat. Saya sebagai wakil DPR RI Sulteng akan konsen bagi persoalan tersebut,” kata Anwar Hafid kepada wartawan, Kamis (11/5/2023).
Ia mengakui, jalan negara yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di beberapa wilayah di Sulteng masih belum maksimal secara penanganan. Dimana, masih ada lebar 3 sampai 4 meter jalan negara di Sulteng yang belum maksimal penanganannya.
“Jangankan jalan provinsi masih banyak jalan negara yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di beberapa wilayah di republik ini belum maksimal penangannya contohnya di Sulteng jalan nasional masih ada lebar 3 sampai dengan 4 meter,” urainya.
Ia menegaskan, infrastruktur merupakan tanggung jawab negara, baik dalam konteks pusat dan provinsi serta kabupaten/kota. Anwar Hafid menekankan, tantanganya selama ini berada pada arah perencanaan dan eksekusi.
Ia lantas menyinggung langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi beserta sejumlah menteri kabinet yang melakukan sidak ke Provinsi Lampung untuk meninjau infrastruktur jalan.
“Selama ini pemerintah pusat senantiasa bergantung pada reaksi publik termasuk dalam konteks jalan di Lampung,” pungkas Ketua DPD Partai Demokrat Sulteng ini.
(Bie)
