Dalam rapat Komisi XI DPR RI dengan Kementerian Keuangan, Anggota Komisi XI DPR RI Vera Febyanthy menyampaikan berbagai pandangannya mengenai kebijakan perpajakan dan penerimaan negara. Vera menyoroti pentingnya peningkatan tax ratio, implementasi pajak karbon, dan berbagai isu penting lainnya dalam sektor keuangan.
Vera Febyanthy juga menginatkan pentingnya Peningkatan Tax Ratio. "Pak, kita tahu semua bahwa pajak merupakan komponen utama untuk peningkatan tax ratio. Namun, kami tidak melihat roadmap yang Bapak sampaikan di sini. Biasanya, setiap tahun pembahasan anggaran, tax ratio menjadi ulasan paling penting. Sekarang, dengan kondisi yang sudah stabil pasca-COVID-19, tax ratio ini mau ke mana arahnya? Apakah akan meningkat menjadi 12% atau lebih, mengingat UU HPP sudah hampir masuk tahap implementasi?" tanya Vera.
Politikus Perempuan Demokrat ini juga menekankan bahwa tax ratio adalah jantung penerimaan negara. "Minimal, dua tahun ke depan DJP berkeyakinan bahwa kita akan melakukan peningkatan tax ratio menjadi 11%. Bapak harus tegas dalam hal ini. Peningkatan tax ratio sangat penting agar kita tidak berjalan lamban," tambahnya.
Vera juga menekankan perlunya penyelesaian digitalisasi administrasi perpajakan sebelum implementasi penuh UU HPP. "Ini bertujuan untuk memberikan kepastian kepada wajib pajak dan memastikan kepatuhan perpajakan meningkat. Jangan terburu-buru dalam sosialisasi, setiap pembahasan PMK atau PP kami perlu diberikan informasi awal untuk mengantisipasi peraturan turunan tersebut," ujar Vera.
Terkait pajak karbon, Vera menyoroti pentingnya sosialisasi yang jelas dan roadmap implementasi yang matang. "Pemerintah harus menyelesaikan roadmap implementasi pajak karbon, ekstensifikasi cukai, dan memastikan pelaku industri memahami dan dapat mematuhi aturan ini. Siapa yang akan menjadi leader dalam hal ini? KLHK, DJP, atau DJA?" tanya Vera.
Vera juga mengingatkan agar insentif fiskal yang terarah dan terukur dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan mencegah dampak negatif pada industri dan investor. Vera meminta penjelasan tentang perbaikan proses bisnis pelayanan dan peningkatan kinerja logistik melalui implementasi National Logistic Ecosystems (NLE) di tahun 2025. "Kami belum mendapat penjelasan mengenai ini. Sosialisasi aturan harus dilakukan dengan baik untuk memberikan kepastian bagi masyarakat dan pelaku usaha," katanya.
Vera, yang merupakan anggota Fraksi Partai Demokrat dari Dapil Jabar VII ini juga menyoroti peran penting Bea Cukai dalam fasilitasi perdagangan, perlindungan masyarakat, dan dukungan industri. "Bagaimana DJBC meningkatkan integritas kinerja personil dan organisasi, serta penguatan fungsi sebagai community protector, trade facilitator, dan industrial assistance? Bagaimana tantangan global diatasi oleh DJBC untuk mencapai target penerimaan hingga akhir tahun 2025?" tambahnya.
Vera juga memberikan dukungan untuk pertumbuhan ekonomi dan pemerataan wilayah dan meminta penjelasan mengenai dukungan bea cukai dalam memperkuat fasilitas fiskal di bidang kepabeanan dan cukai serta pengembangan Pusat Logistik Berikat (PLB) dan Kawasan Khusus. "Sejauh apa output dari pemberian insentif yang menjadi kinerja DJA dalam mencapai sasaran kebijakan pemerintah, serta dampaknya terhadap harmonisasi keuangan pusat dan daerah dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri?" tanya Vera.
Insentif Fiskal untuk Ekonomi Hijau dan Penyerapan Tenaga Kerja
Vera menutup dengan meminta penjelasan mengenai insentif fiskal berbasis sektor yang mendukung penyerapan tenaga kerja dan ekonomi hijau. "Apakah ada indikator nyata mengenai jumlah serapan tenaga kerja dari insentif fiskal tersebut? Bagaimana insentif fiskal mendukung ekonomi hijau yang dimaksud oleh DJP?" tanyanya.
( sumber : fraksidemokrat.org )
