Ketua Panja Pembiayaan Pendidikan, Dede Yusuf Macan Effendi, memberikan apresiasi atas pengalokasian 20 persen APBD Kota Semarang untuk pendidikan.
“(Pemerintah) Kota Semarang telah menjelaskan bahwa APBD-nya disiapkan untuk pendidikan sebesar 20 persen sehingga banyak yang bisa dilakukan, seperti bantuan kepada swasta dan bantuan lainnya. Saya pikir ini bisa dicontoh oleh pemerintah daerah lain yang belum menerapkan mandatory spending dari APBD,” ungkap Dede kepada Parlementaria usai memimpin Kunjungan Spesifik Panja Pembiayaan Pendidikan Tim Komisi X DPR RI, di Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (5/7/2024).
Menurut Dede, pemerintah daerah punya tanggung jawab untuk meningkatkan APM, APK, dan juga angka lama sekolah. “Kami harapkan kota-kota (yang lain) seperti Semarang ini bisa dijadikan benchmarking untuk kabupaten/kota lainnya,” jelas Politisi Fraksi Partai Demokrat itu.
“Kami harapkan kota-kota (yang lain) seperti Semarang ini bisa dijadikan benchmarking untuk kabupaten/kota lainnya”
Di kesempatan yang sama, Kepala Disdik Kota Semarang Bambang Pramusinto mengatakan pagu anggaran pendidikan Kota Semarang sudah mencapai angka 20 persen dan tersebar di semua jenjang pendidikan. Kota Semarang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi seluruh anak bangsa. Pembiayaan pendidikan merupakan faktor kunci dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Pemerintah Kota Semarang telah melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan pembiayaan pendidikan.
“Kami juga sudah meluncurkan berbagai program bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu. Salah satunya adalah Gerbang Harapan, (yaitu) gerakan bersama orang tua asuh dalam meraih masa depan. Program ini melibatkan 345 orang tua asuh yang mendukung 352 anak asuh dari total 10.249 yang belum menerima bantuan,” jelasnya.
Pemerintah Kota Semarang berharap kunjungan Komisi X ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam mengoptimalkan pembiayaan pendidikan. “Kami optimistis dengan kerja sama dan komitmen yang kuat, kita dapat mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh anak bangsa,” tutupnya. (rnm/rdn)
( sumber : dpr.go.id )
