Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Bramantyo Suwondo, menegaskan pentingnya peran strategis pemuda dalam tata kelola pemerintahan dan masa depan kawasan ASEAN. Hal itu disampaikannya dalam The 3rd Consultative Meeting of Young Parliamentarians of ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (YPA) yang mengusung tema “Pemuda ASEAN: Memperkuat Solidaritas dan Memberdayakan Pemimpin yang Siap Menghadapi Masa Depan.”
Politisi Partai Demokrat tersebut menekankan bahwa pemuda tidak lagi sekadar diposisikan sebagai pemimpin masa depan, melainkan sudah menjadi bagian penting dalam ekosistem pemerintahan saat ini. “Bagi kami, kaum muda bukan hanya pemimpin masa depan. Mereka sudah menjadi bagian dari ekosistem pemerintahan. Pertanyaannya bukan apakah kita harus melibatkan mereka, tetapi bagaimana memastikan partisipasi mereka bermakna dan berkelanjutan,” ujarnya dalam paparan yg disampaikan Indonesia pada sesi berbagi pengalaman terbaik pada sidang tersebut di Jakarta, Selasa, (28/4/2026).
Bramantyo mengatakan bahwa kawasan ASEAN saat ini tengah mengalami transformasi besar yang ditandai dengan percepatan digitalisasi, termasuk perkembangan kecerdasan buatan (AI), meningkatnya risiko siber dan disinformasi, serta menurunnya kepercayaan generasi muda terhadap lembaga publik.
Di sisi lain, pemuda yang mencakup sekitar sepertiga populasi ASEAN menjadi potensi besar yang harus dikelola melalui kebijakan yang terarah. “Ini adalah peluang strategis, tetapi membutuhkan desain kebijakan yang disengaja agar dapat diterjemahkan menjadi kepemimpinan nyata,” jelasnya.
Sebagai contoh, Indonesia telah membangun ekosistem partisipasi pemuda dari tingkat lokal hingga nasional. Di tingkat desa dan kecamatan, pemuda dilibatkan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) melalui organisasi seperti Karang Taruna.
Melalui mekanisme ini, pemuda dapat langsung menyampaikan aspirasi, menentukan prioritas pembangunan, hingga berinteraksi dengan pengambil kebijakan.
Sementara di tingkat nasional, DPR RI secara rutin menggelar program Parlemen Pemuda sebagai sarana edukasi politik dan partisipasi generasi muda. “Partisipasi yang efektif membutuhkan paparan sejak dini, saluran yang terstruktur, dan keterkaitan yang jelas dengan hasil kebijakan,” tegas Bramantyo.
Selain itu, pemerintah juga mengembangkan Beasiswa Talenta Digital untuk meningkatkan kapasitas generasi muda di bidang data, keamanan siber, dan kecerdasan buatan. “Kami tidak hanya ingin melindungi kaum muda di ruang digital, tetapi juga memastikan mereka mampu berpartisipasi secara produktif dalam ekonomi digital,” ujarnya.
Kolaborasi dengan sektor swasta juga diperkuat, salah satunya melalui program edukasi keamanan digital bagi pelajar. Bramantyo menegaskan bahwa isu kepemudaan tidak dapat ditangani secara sektoral, melainkan membutuhkan pendekatan kolaboratif antara parlemen, pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta.
“Tata kelola saat ini membutuhkan koordinasi, bukan fragmentasi,” katanya. Rekomendasi Strategis Dalam forum tersebut, Indonesia juga menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis, antara lain:
• Mendorong keterlibatan pemuda sejak dini dan berkelanjutan.
• Memperkuat kerja sama regional dalam literasi dan keamanan digital.
• Mengintegrasikan perspektif pemuda dalam kebijakan utama seperti pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan mental.
• Meningkatkan pengembangan kapasitas untuk keterampilan masa depan, termasuk AI dan ekonomi digital.
Bramantyo menegaskan bahwa pemberdayaan pemuda harus menjadi prioritas utama dalam tata kelola ASEAN. “Dengan memperkuat partisipasi, meningkatkan ketahanan digital, dan mendukung pengembangan kapasitas, kita dapat memastikan generasi muda ASEAN tidak hanya siap menghadapi masa depan, tetapi juga mampu membentuknya,” ungkapnya.
Indonesia, lanjut Bramantyo, siap memperkuat kerja sama dengan seluruh parlemen anggota ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) dalam mendorong peran strategis pemuda di kawasan.
( sumber : suarainvestor.com )
