Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Bramantyo Suwondo, memberikan penegasan terkait potensi dampak eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang kini melibatkan lebih banyak negara.
Bramantyo menyoroti bahwa konflik ini tidak hanya berisiko mengganggu stabilitas keamanan di Timur Tengah, tetapi juga dapat mempengaruhi ekonomi Indonesia, ketahanan energi, dan ketahanan pangan.
“Konflik ini telah berubah menjadi perang kawasan, yang kini melibatkan negara-negara di Teluk seperti Arab Saudi, Bahrain, dan Uni Emirat Arab yang sebelumnya berusaha netral. Penutupan Selat Hormuz berpotensi menyebabkan lonjakan harga minyak yang bisa mempengaruhi seluruh ekonomi global, termasuk Indonesia. Jika hal ini terjadi, Indonesia yang bergantung pada impor energi, akan menghadapi tekanan besar,” ujar Bramantyo.
Data menunjukkan bahwa Indonesia masih mengimpor sekitar 900 ribu barel minyak per hari. Jika harga minyak dunia melonjak 20 persen akibat ketegangan di Selat Hormuz, harga minyak global bisa mencapai USD 91 per barel.
Kenaikan harga minyak ini akan menyebabkan inflasi yang tinggi, mengganggu daya beli masyarakat, dan meningkatkan tekanan pada defisit fiskal Indonesia, yang diperkirakan dapat mencapai 2,9 persen terhadap PDB pada 2026.
“Lonjakan harga energi ini berisiko menekan daya beli masyarakat dan memperburuk inflasi. Indonesia harus segera menyiapkan kebijakan fiskal yang tidak hanya menahan inflasi tetapi juga meningkatkan ketahanan energi kita. Dengan diversifikasi energi dan penguatan energi domestik, kita dapat mengurangi ketergantungan pada impor minyak,” tegas Bramantyo.
Konflik ini juga dapat mempengaruhi ketahanan pangan Indonesia. Sektor pangan Indonesia, yang masih bergantung pada impor komoditas strategis seperti gandum, kedelai, dan gula, sangat rentan terhadap gejolak harga energi global.
Jika harga minyak dunia meningkat tajam, biaya transportasi dan distribusi pangan akan melonjak, memicu kenaikan harga bahan pangan.
“Dalam skenario kenaikan harga minyak sebesar 30 persen, harga bahan pangan utama seperti telur, ayam, dan beras diperkirakan akan melonjak hingga 0,8 persen. Hal ini akan sangat mempengaruhi daya beli masyarakat, terutama di wilayah-wilayah dengan tingkat kerentanannya tinggi, seperti wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar),” kata Bramantyo.
Data menunjukkan bahwa Indonesia diperkirakan akan mengimpor 2,05 juta ton kedelai, 860 ribu ton jagung, dan 190 ribu ton gula pada tahun 2025. Lonjakan harga energi yang disebabkan oleh konflik ini dapat memperburuk inflasi pangan dan meningkatkan ketergantungan pada subsidi pemerintah.
Dalam hal ini, cadangan beras pemerintah yang diperkirakan akan mencapai 6 juta ton pada akhir 2026 akan menjadi salah satu alat utama untuk mengatasi potensi kekurangan pangan yang mungkin terjadi akibat gangguan distribusi.
Bramantyo menekankan pentingnya kebijakan pangan yang proaktif dan terintegrasi.
“Pemerintah harus memastikan bahwa kita memiliki ketahanan pangan yang kuat dan tidak tergantung sepenuhnya pada impor. Kami harus memperkuat produksi pangan domestik dan mempercepat penguatan sistem distribusi yang lebih efisien agar tidak terlalu tergantung pada impor, terutama dalam kondisi ketidakpastian global seperti ini,” ujar Bramantyo.
Bramantyo juga menyoroti pentingnya stabilisasi harga pangan melalui kebijakan pengelolaan subsidi dan pengamanan pasokan strategis.
“Kebijakan pangan harus memastikan bahwa harga-harga bahan pokok tetap terjangkau, meskipun ada tekanan inflasi akibat lonjakan harga energi. Pemerintah perlu lebih memperhatikan dan memperkuat sistem ketahanan pangan domestik agar dapat mengatasi potensi krisis pangan yang disebabkan oleh ketegangan geopolitik ini,” tambah Bramantyo.
Sebagai penutup, Bramantyo menegaskan bahwa ketahanan pangan adalah bagian penting dari strategi ketahanan nasional Indonesia.
“Tidak hanya ketahanan energi yang harus diperkuat, tetapi juga ketahanan pangan. Indonesia harus memastikan bahwa pasokan pangan cukup dan terjangkau bagi masyarakat, meskipun ada potensi gangguan akibat eskalasi ketegangan global,” paparnya.
( sumber : tribunnews.com )
