Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Hinca Panjaitan menanggapi pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam peringatan Hari Konstitusi di Gedung Nusantara IV MPR, DPR, DPD RI pada Jumat (18/8/2023).
Diketahui, Presiden Jokowi meminta agar visi besar yang ditawarkan tidak berakhir sebagai jargon politik semata. Visi besar sering kali berakhir sebagai bahasa-bahasa kiasan dan tidak terwujud.
"Saya setuju dengan pak Jokowi, tapi juga sekaligus kritik kepada beliau. Saya membaca nawacita yang dibawanya sejak awal dulu, itu nggak terukur," kata Hinca saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (18/8/2023).
Hinca menilai pernyataan Presiden Jokowi justru tengah mengoreksi nawacita yang telah dibuatnya sendiri dalam dua periode kepemimpinan.
Dia bilang, nawacita yang dibuat Presiden Jokowi juga sama tidak terukurnya.
"Jadi kalau saya jemput jalan pikirannya Pak Jokowi tadi itu ternyata mengkoreksi sendiri nawacitanya itu. Dan itu fair, itu fair, karena nawacita dibuat sebelum dijalankan. Setelah dijalankan kita baru menyadari, ada yang kurang, ada yang ini, ada yang itu," jelasnya.
Atas dasar itu, kata Hinca, partainya mengusung tema perubahan dan perbaikan.
Pasalnya, tema itu sesuai dengan cara pandang Presiden Jokowi terkait visi besar yang berakhir sebagai jargon politik.
"Ini konteksnya ini. Karena itu kalau adinda tanyakan, anda bagaimana nanti Demokrat? Kami mengusung capres dan cawapres itu clear itu, dengan menjemput pikiran Pak Jokowi itu nyambung, linier tadi. Harus kita lakukan perubahan dan perbaikan terhadap bangsa negara ini," jelasnya.
Lebih lanjut, Hinca menyatakan pidato Jokowi juga menjadi koreksi bagi para kandidat capres di Pilpres 2024.
Sebab, program kerja yang disusun kandidat capres jangan hanya digaungkan pada saat kampanye jelang pemungutan suara.
"Siapa pun calon presiden yang akan datang, catatan ini menjadi pelajaran di kita, jangan cuma jargon politik. Sehingga nawacita akhirnya kita baca hanya sebagai jargon politik karena nggak ada ukurannya," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta visi besar pembangunan Indonesia tidak boleh hanya sebatas jargon politik semata.
Visi besar disebut sering kali berakhir sebagai bahasa-bahasa kiasan.
Demikian disampaikan Presiden Jokowi dalam acara Peringatan Hari Konstitusi di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (18/8/2023).
Acara itu pun dihadiri oleh sejumlah petinggi negara.
"Visi besar itu jangan hanya sampai jargon politik, jangan hanya bahasa-bahasa normatif saja, bahasa yang indah-indah saja yang enak didengarkan, jangan juga yang hanya diawang-awang. Visi besar itu harus membumi, visi yang taktis, harus jelas tolok ukurnya," kata Jokowi dalam sambutannya.
Ia menyebutkan sejumlah pihak menggaungkan terkait pembangunan yang adil dan makmur.
Meski demikian, Jokowi menilai bahwa visi pembangunan tersebut seringkali tidak memiliki tolok ukur yang jelas.
"Adil dan makmur apa tolok ukurnya? Negara maju, negara yang sejahtera, apa tolok ukurnya? Apakah pendapatan perkapita? Atau indep pembangunan manusia? Atau tingkat pengangguran? Atau angka kemiskinan? Atau apa? Atau justru semuanya," jelasnya.
(sumber : tribunnews.com
