Wacana hak angket yang digulirkan capres nomor urut 03, Ganjar Pranowo, mendapat tanggapan beragam dari anggota DPR RI, dalam Rapat Paripurna yang digelar Selasa, 5 Maret 2024.
Fraksi Demokrat DPR RI secara tegas menolak wacana bergulirnya hak angket. Dr HE Herman Khaeron MSi dari Fraksi Demokrat mengatakan, Demokrat melihat persoalan hak angket ini secara rasional. Bukan emosional.
“Kami sih rasional saja, sampai saat ini hak angket kan masih belum jelas tujuannya apa, objek dan subjeknya apa. Jadi belum ada urgensinya,” kata Hero, sapaan Herman Khaeron.
Jangan kemudian hak angket hanya menggeneralisir persoalan pemilu. Jangan menjadi isu yang akan mendegradasi terhadap suara rakyat. Karena realitas yang ada di lapangan, 60 persen lebih masyarakat mendukung Prabowo-Gibran. Itu suara rakyat!
Hero juga mengungkapkan bahwa di kampiung-kampung, termasuk di tempatnya mencoblos di Indramayu, tidak ditemukan adanya kecurangan, dan mayoritas rakyat memang mendukung pasangan 02.
“Jadi jangan hanya membangun wacana dan opini yang akan mendegradasi suara rakyat, padahal itu belum jelas. Hak angket urgensinya apa sekarang?” ungkapnya lagi.
Kalau memang ada kecurangan pemilu, ungkapnya, kan sudah ada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pengawas pemilu ini juga ada hingga ke tingkat kecamatan, desa, bahkan Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Kemudian kalau memang Bawaslu ada masalah, juga ada DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) yang bisa melakukan tindakan. Sementara kalau memang terjadi sengketa dengan hasil pemilu, juga sudah ada jalurnya yakni Mahkamah Konstitusi.
“Jadi hak angket belum ada urgensinya. Apa yang mau disampaikan? Selama ini yang terjadi hanya menuduh adanya kecurangan, pemilu brutal, dan sebagainya. Siapa yang brutal?” tandas caleg terpilih DPR RI 2024-2029 Dapil Jawa Barat VIII, yang meliputi wilayah Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kabupaten Indramayu ini.(oet)
( sumber : beritaindramayu.com )
