Fraksi Partai Demokrat DPR RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas penguatan kebijakan sektor minyak dan gas (migas) di tengah dinamika geopolitik global dan tuntutan transisi energi.
Ketua Fraksi Partai Demokrat, Dr. H. Edhie Baskoro Yudhoyono, dalam sambutannya menekankan bahwa ketidakpastian global serta kenaikan harga minyak dunia memberikan tekanan besar terhadap perekonomian nasional. Dampak tersebut dirasakan pada meningkatnya beban subsidi energi, biaya logistik, serta daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjaga stabilitas fiskal, termasuk mengendalikan defisit anggaran dan memastikan subsidi energi tetap tepat sasaran.
FGD ini juga di hadiri oleh Anggota Fraksi Partai Demokrat dari Komisi VI seperti Dr. Achmad, M.Si, Zulfikar Hamonangan, S.H, Nurwayah, S.Pd (Anggota Komisi VI DPR RI) serta Anggota Komisi XII, Dr. Sartono Hutomo., M.M dan Hasani Zubeir, M,K.P. Dalam diskusi ini juga turut dihadiri oleh para Pakar dan narasumber dari berbagai elemen seperti Ketua DEN Periode 2026 – 2030, Dr. Ir. Satya Widya Yudha, M.Sc., Ph.D, Guru Besar Teknik Perminyakan ITB, Prof. Ir. Tutuka Ariadji, M.Sc., Ph.D., IPU, Direktur Eksekutif ReforMiner Komaidi Notonegoro, Kepala Pusat Pangan, Energi dan Pembangunan Berkelanjutan, INDEF, Abra Talattov, Akademisi Universitas Indonesia, Dr. Wezia Berkademi, S.E., M.Si serta Teuku Riefky M.Sc., Peneliti MakroekonomI LPEM FEB UI.
Dalam forum ini dibahas pentingnya reformasi kebijakan migas melalui revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Para narasumber menilai regulasi yang ada saat ini sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan sektor energi, khususnya dalam menghadapi transisi menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT) serta target net zero emission (NZE) 2060.
Selain itu, penguatan peran negara dalam pengelolaan sumber daya energi menjadi sorotan utama. Negara tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga harus mampu memastikan ketersediaan energi dengan harga yang berkeadilan. Penyederhanaan perizinan, kepastian hukum, serta penguatan peran BUMN dinilai penting untuk meningkatkan daya tarik investasi dan mendorong peningkatan produksi migas nasional.
FGD juga menyoroti tantangan sektor migas, seperti penurunan produksi, tingginya ketergantungan impor, serta kompleksitas tata kelola dan perizinan. Di sisi lain, peluang pengembangan energi terbarukan dinilai cukup besar, namun masih memerlukan dukungan kebijakan yang konsisten dan terintegrasi.
Para peserta sepakat bahwa kebijakan energi ke depan harus disusun secara komprehensif dengan memperhatikan aspek fiskal, investasi, keberlanjutan lingkungan, serta dampak sosial bagi masyarakat. Reformasi subsidi energi dan percepatan transisi energi juga menjadi agenda penting yang perlu dikawal secara berkelanjutan.
Sebagai penutup, hasil FGD ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam perumusan kebijakan energi nasional yang lebih adaptif, guna memperkuat ketahanan energi dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Riska/FPD)
( sumber : fpd-dpr.com )
