Anggota DPR sekaligus Ketua Asosiasi Museum Indonesia, Putu Supadma Rudana menggagas RUU Permuseuman. Menurut dia, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam pengelolaan museum, seperti revitalisasi museum.
Dia menilai revitalisasi museum memiliki potensi untuk mengembangkan peradaban budaya bangsa.
Hal itu disampaikan Putu Rudana dalam forum Bakohumas DPR RI, dengan tema ‘Menjawab Tantangan Pengelolaan Museum melalui RUU Permuseuman’, di Gedung DPR RI pada Senin (5/6).
Dalam acara ini, hadir Wakil Ketua DPR Lestari Moerdijat dan anggota komisi X DPR RI, Nunus Supardi, Budayawan Inosentius Samsul, Kepala badan keahlian DPR RI Ricko Wahyudi, Perancang peraturan perundang-undangan Madya; dan Ali Akbar itu Ketua Tim Pakar Asosiasi Museum Indonesia untuk RUU Permuseuman.
Putu menjelaskan, museum memiliki kesempatan untuk menjaga kepribadian bangsa karena koleksinya memiliki nilai-nilai agung. Yang secara filosofis telah terinternalisasi di dalam Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI sebagai identitas nasional Indonesia.
"Artinya, museum melalui koleksi kesajarahan yang dimilikinya telah memberikan kontribusi positif bagi 4 pilar kebangsaan Indonesia yang senantiasa kita junjung bersama. Oleh karena itu pemerintah wajib memiliki konsep dan roadmap yang jelas guna menghadirkan kembali segala kebaikan, kemuliaan dan kejayaan nusantara," kata Putu Rudana.
Putu menambahkan museum sejalan dengan konsep Tri Sakti yang digaungkan Proklamator Bangsa, Bung Karno. "Sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat perlu dan mutlak memiliki tiga hal, yakni berdaulat di bidang politik, berdikari (berdiri di atas kaki sendiri) di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Menurut Bung Karno, hanya dengan mengetahui ilmu pengetahuan modern dan mengerti sejarah kebudayaan Indonesia barulah konsep Trisakti dapat dipahami," ungkapnya.
Meski demikian, kata Putu, masih terdapat permasalahan dalam optimalisasi pengelolaan museum. Menurut dia, museum belum memiliki daya tarik yang menjadikan museum sebagai destinasi utama untuk dikunjungi saat libur.
"Kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap pengelolaan museum. Hal ini dilihat dari museum belum menjadi destinasi akhir pekan yang populer bagi masyarakat, belum menjadi pos pengembangan daerah yang terlihat cemerlang bagi pemerintah daerah. Kedua contoh ini indikasi bahwa museum belum bisa menjalin hubungan dua arah yang menjamin pemahaman antar kedua belah pihak," ungkapnya.
Selain itu, Putu mengatakan sampai saat ini kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) Permuseuman masih belum memadai. Sebab, masih terbatas lembaga pendidikan dan program pendidikan permuseuman. Saat ini, hanya tiga universitas yang memiliki program Pascasarjana Museologi, yaitu Universitas Indonesia (2007-sekarang), Universitas Gadjah Mada (mulai 2008) dan Unversitas Padjajaran (2006−2013).
"Masih disadari kondisi kualitas dan kuantitas SDM yang belum memadai. Masih terbatasnya ketersediaan ahli yang sangat teknis seperti konservasi; bidang kreatif seperti desain tata pamer, edukasi, storytelling; bidang administratif dan manajemen; apalagi dalam bidang pengembangan pemasaran dan promosi Museum," jelas dia.
Untuk itu, Politikus Demokrat ini membeberkan strayegi optimalisasi pengelolaan museum. Pengelolaan museum harus sejalan dengan Sapta Karsa atau 7 cita-cita terkait Permuseuman Indonesia, yakni adanya UU Permuseuman, pembentukan Badan Permuseuman Indonesia, perlu lembaga akreditasi dan sertifikasi, peningkatan SDM pengelola museum dan pengawalan dari politisasi yang membahayakan museum.
Kemudian, kebijakan penganggaran yang komprehensif, kelembagaan Museum secara menyeluruh; dan gerakan nasional cinta museum digaungkan kembali. “Saya berharap Sapta Karsa Permuseuman Indonesia semakin terus diselaraskan dan dimutakhirkan dalam kaitannya dengan penguatan kebudayaan bangsa dan peradaban dunia,” ucapnya.
Oleh karena itu, Putu menyarankan pengaturan RUU Permuseuman perlu mengatur bagaimana upaya melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengkomunikasikan kepada masyarakat terkait koleksi dan layanan museum.
"Di samping juga terkait dengan kompetensi sumber daya manusia pengelola, wadah organisasi profesi pengelola museum tempat di mana pemutakhiran etos kerja dan koordinasi pengelolaan museum dilakukan, sumber anggaran museum. Diperlukan peningkatan pengawasan dan dukungan anggaran dalam rangka peningkatan kinerja museum di Indonesia," ujarnya.
Sementara Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengatakan DPR harus menunjukkan perannya untuk betul membenahi permuseuman. Dia menilai, museum di Indonesia dikenal orang awam sebagai tempat penyimpanan barang saja. Padahal, saat ini sudah ada Undang-undang Kemajuan Kebudayaan.
“Museum bukan sekadar gudang, sekadar tempat menyimpan barang tapi museum harus berbicara. Anak-anak usia kecil, sekolah, dewasa dan orang tua harus mendapatkan sesuatu dari museum. Museum harusnya menjadi tempat menyimpan benda-benda yang bisa menjaid catatan kita semua untuk merangkai perjalanan peradaban dan kemanusiaan sepertinya tidak tercermin. Sedih sekali melihat masalah yang banyak terjadi di museum,” pungkasnya. [ray]
( sumber : merdeka.com )
