Anggota Komisi IX DPR RI, Tutik Kusuma Wardhani, menegaskan pentingnya evaluasi dan penataan ulang terhadap regulasi penerima manfaat BPJS Kesehatan, khususnya bagi warga negara asing (WNA) yang berada di wilayah Indonesia, terutama di Provinsi Bali.
Hal itu disampaikan Tutik saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI ke Provinsi Bali, Senin, 14 April 2025.
"Saya sudah banyak sekali menerima aspirasi, baik dari tenaga medis maupun masyarakat Bali. Tadi saya manfaatkan kesempatan bertemu dengan perwakilan BPJS Kesehatan untuk menyampaikan semua unek-unek itu," ungkap Tutik.
Menurutnya, keberadaan Peraturan Presiden (Perpres) yang membuka peluang bagi WNA untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan perlu dikaji kembali, terutama dalam hal pengawasan dan penerapan batasan.
Politisi Fraksi Demokrat tersebut menilai bahwa sebagian besar WNA di Bali tidak berkontribusi dalam bentuk pajak kepada negara.
Diketahui, Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal di Indonesia lebih dari 6 bulan dapat menjadi peserta BPJS Kesehatan, sesuai dengan Peraturan Presiden RI No. 111 Tahun 2013.
WNA yang bekerja di Indonesia dengan durasi minimal 6 bulan juga wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, sesuai dengan UU SJSN.
"Kita tahu bahwa orang asing bisa menerima BPJS Kesehatan itu memang ada Perpres-nya. Tapi sekarang Perpres itu seharusnya ada barrier-nya dong. Karena banyak dari mereka tidak membayar pajak, sementara masyarakat kita sendiri masih banyak yang belum ter-cover Penerima Bantuan Iuran (PBI)," jelasnya.
Tutik juga menyoroti ketimpangan yang dirasakan antara masyarakat lokal dan WNA.
Menurutnya, WNA kerap menikmati berbagai fasilitas tanpa mengikuti aturan yang berlaku secara tertib, bahkan dalam beberapa kasus menunjukkan sikap yang tidak menghormati tenaga kesehatan di Indonesia.
"Saya dapat laporan ada orang asing yang pergi ke tempat WTS, lalu terinfeksi penyakit tertentu, kemudian marah-marah ke dokter karena pengobatannya tidak ditanggung BPJS. Padahal sudah dijelaskan panjang lebar. Coba kita bandingkan, apakah bangsa kita di luar negeri bisa bersikap seperti itu? Tentu tidak. Kita sangat patuh terhadap aturan di mana pun berada," ujarnya.
Legislator Dapil Bali ini juga meminta agar seluruh pihak terkait, baik aparat maupun instansi pemerintah, dapat lebih tegas dan sigap dalam menangani permasalahan ini.
Tutik juga mengingatkan bahwa aturan yang dibuat harus tetap melindungi kepentingan masyarakat Indonesia sebagai prioritas utama.
"Semua aturan itu bagus, tapi tolong ada batasannya. Jangan sampai kita lengah. Kenapa mereka bisa hidup enak di sini, mengambil porsi ekonomi masyarakat Bali, sementara masyarakat kita sendiri selalu mengalah dan akhirnya terpinggirkan," pungkasnya. *
( sumber : pojokmalioboro.com )
