Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Sartono Hutomo, angkat bicara soal kenaikan harga minyak mentah dunia resmi tembus level US$100 barel imbas perang Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran. Sartono begitu ia disapa berharap, pemerintah tidak memilih opsi untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak atau BBM imbas hal tersebut.
“Menurut saya menaikan harga BBM bukan satu-satunya pilihan kebijakan yang bisa diambil,” kata Sartono kepada awak media di Jakarta, Senin, 9 Maret 2026.
Sartono menuturkan, terdapat opsi lain yang bisa dilakukan pemerintah untuk meredam tekanan fiskal tanpa harus membebani masyarakat. Salah satu saran Sartono, ialah memperketat penyaluran subsidi BBM agar tepat sasaran.
“Sehingga BBM bersubsidi hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat yang berhak,” tutur Sartono.
Selain itu, kata Sartono, pemerintah juga dapat melakukan realokasi anggaran dari belanja yang kurang prioritas, serta mempercepat langkah-langkah strategis untuk meningkatkan produksi energi dalam negeri.
“Dan mengurangi ketergantungan pada impor minyak,” jelas Sartono.
Politikus senior Partai Demokrat ini mengingatkan, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pernah ada kebijakan energi yang memaksa pemerintah membuat keputusan tidak mudah.
“Pada masa pemerintahan SBY, pemerintah pernah menaikkan harga BBM ketika harga minyak dunia melonjak tajam. Kebijakan itu baiknya diikuti dengan safety nett yakni program BLT sebagai kompensasi bagi masyarakat miskin agar dampak kenaikan harga energi tidak langsung menekan kelompok paling rentan,” tutur Sartono.
Meski demikian, Sartono memahami, lonjakan harga minyak dunia yang menembus USD 100 per barel memang membuat pemerintah Indonesia berada dalam situasi yang tidak mudah. Hal tersebut karena, asumsi harga minyak dalam APBN 2026 hanya berada di kisaran USD 70 per barel.
“Jika harga minyak terus bergerak di rentang USD 100 s/d USD 150 per barel maka beban subsidi energi berpotensi melonjak tajam. Pemerintah harus menutup selisih harga tersebut melalui subsidi dan kompensasi kepada Pertamina yang pada akhirnya dapat membuat defisit anggaran membengkak,” imbuh Sartono.
Sartono pun mengamini, saat ini ruang fiskal Indonesia relatif terbatas ditengah belanja negara yang semakin ketat. Sartono memandang, menaikkan harga BBM seperti sebuah dillema besar.
“Jika tetap pada subsidi berarti APBN semakin tertekan namun menaikan harga BBM berisiko memicu gejolak sosial dan menekan daya beli masyarakat,” tutur dia.
Atas dasar itu, Sartono meminta, pemerintah dapat berhati-hati dan menyiapkan langkah perilindungan sosial dalam mengambil keputusan soal kebijakan energi. Sartono menegaskan, penting agar rakyat kecil tetap terpenuhi kebutuhan dasar.
“Lesson learned adalah kebijakan energi harus diambil secara hati-hati dan disertai langkah perlindungan sosial yang kuat. Tujuannya memelihara stabilitas fiskal negara sekaligus memastikan rakyat kecil tetap mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka tanpa tekanan besar,” pungkasnya.
Laporan: Muhammad Rafik
( sumber : kedaipena.com )
