Harus Tepat Sasaran-Berkelanjutan, Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025

Rabu, 08 Oktober 2025 09:40

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Marwan Cik Asan menyatakan fraksinya akan mengawal paket stimulus ekonomi untuk kuartal IV 2025. Ia ingin paket senilai Rp16,23 triliun itu tepat sasaran dan berkelanjutan.

“Stimulus harus tepat sasaran. Setiap rupiah anggaran harus benar-benar sampai kepada rakyat yang membutuhkan,” kata Marwan dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu,(8/10/2025).

Lebih lanjut, Ia menjelaskan, tantangan utama dalam pelaksanaan paket stimulus ekonomi bukan terletak pada niat atau besaran anggaran, melainkan terkait efektivitas pelaksanaan di lapangan.

Dalam konteks ini, Marwan menegaskan, peran pengawasan dan kolaborasi antara pemerintah dan DPR menjadi sangat penting.

Ia mengingatkan, bantuan pangan dan insentif tidak boleh jatuh ke tangan yang tidak berhak, apalagi tumpang tindih dengan program serupa dari kementerian lain.

Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat integrasi data lintas program, seperti PKH, BPUM, dan data kemiskinan ekstrem agar proses verifikasi penerima manfaat berbasis data yang aktual, bukan sekadar administratif.

“Transparansi dalam pendataan dan pelaporan publik harus dijaga, karena kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah lahir dari keterbukaan dan akurasi data,” ucap anggota Badan Anggaran DPR RI itu.

Marwan menerangkan, kecepatan eksekusi menjadi kunci dalam pelaksanaan paket stimulus untuk kuartal IV 2025. Bila bantuan baru terealisasi menjelang akhir tahun, menurutnya, hal itu bisa berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi akan berkurang signifikan.

Ia meminta pemerintah cepat mengambil langkah korektif dan mengalihkan program kementerian yang belum siap dijalankan ke program lain agar lebih manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

“Stimulus konsumtif harus diimbangi dengan stimulus produktif. Bantuan sosial tidak boleh berhenti pada tujuan jangka pendek menjaga konsumsi, tetapi juga harus mendorong peningkatan produktivitas masyarakat,” katanya.

Ia memandang, bantuan seharusnya menjadi ‘investasi sosial’ yang memperkuat kemampuan rakyat untuk mandiri, bukan sekadar ‘bantuan hidup’ sementara.

Penempatan dana di bank-bank Himbara, Marwan mencontohkan, harus benar-benar diarahkan untuk memperluas kredit bagi sektor mikro, kecil, dan padat karya. Kredit produktif inilah yang akan menjadi mesin pertumbuhan baru yang berkelanjutan.

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI itu juga menyampaikan, antisipasi terhadap risiko inflasi dan ketimpangan antarwilayah mutlak diperlukan.

Kenaikan daya beli akibat stimulus bisa memicu lonjakan harga barang kebutuhan pokok jika pasokan tidak terjaga. Di wilayah terpencil, tantangan logistik sering kali memperparah disparitas harga.

Karena itu, ia bilang, distribusi bantuan harus mempertimbangkan kondisi geografis dan kemampuan pasokan daerah. Pemerintah harus memastikan stimulus ini menjangkau seluruh pelosok negeri, tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan atau Pulau Jawa.

Marwan menegaskan, paket stimulus kuartal IV 2025 bukan sekadar kebijakan fiskal, melainkan ujian bagi kemampuan negara dalam mengelola harapan rakyat.

“Bila dijalankan dengan integritas, presisi, dan kecepatan, stimulus ini akan menjadi energi penggerak bagi ekonomi yang inklusif dan berkeadilan,” kata Marwan.

“Namun bila pelaksanaannya lalai dan pengawasannya lemah, kebijakan ini berisiko kehilangan maknanya, sekadar menjadi angka-angka di atas laporan keuangan negara tanpa jejak nyata di kehidupan masyarakat,” sambungnya.

Marwan menambahkan, Fraksi Partai Demokrat DPR RI mendukung langkah pemerintah dalam pelaksanaan paket stimulus ekonomi untuk kuartal IV 2025.

Namun, ia bilang, Fraksi Partai Demokrat DPR RI akan mengawal secara seksama demi harkat kehidupan rakyat.

“Mengawal stimulus agar tepat sasaran dan berkelanjutan berarti memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar menjadi jembatan menuju kesejahteraan yang lebih merata,’ ujar Marwan.

Paket stimulus ekonomi untuk kuartal IV 2025 terdiri dari delapan program akselerasi di 2025, empat program yang dilanjutkan di 2026, dan lima program andalan pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja (8+4+5).

Laporan: Sabillilah

( sumber : kedaipena.com )


Berita Lainnya

Nasional

Wakil BKSAP DPR RI Bramantyo Suwondo: Regulasi AI Penting untuk Lindungi Hak Dasar Masyarakat

Nasional

Ketum Pertina Tinjau Pelaksanaan Tinju Amatir di Popnas 2025

Nasional

Jamarah ke IV DPR RI Dan kanwil kemenag NTB Sosialisasikan Mekanisme Pelaksanaan Haji dan Umroh

Nasional

Sekjen DPP Demokrat Herman Khaeron Tekankan Konsolidasi dan Kolaborasi Hadapi Pemilu 2029

Nasional

Warga Baduy Tak Punya KTP Ditolak RS, Komisi II Ingatkan Pentingnya Peran Dinsos

Nasional

Reses, Sabam Sinaga Ajak Masyarakat Memperkuat Nilai Persatuan

Nasional

Warga Cimaja Apresiasi Bantuan Iman Adinugraha untuk Korban Banjir: Kepedulian Wakil Rakyat

Nasional

HT. Ibrahim Kecam Kasus Pengeroyokan Pemuda Asal Aceh di Masjid Sibolga

Berita: Nasional - Wakil BKSAP DPR RI Bramantyo Suwondo: Regulasi AI Penting untuk Lindungi Hak Dasar Masyarakat •  Nasional - Ketum Pertina Tinjau Pelaksanaan Tinju Amatir di Popnas 2025 •  Nasional - Jamarah ke IV DPR RI Dan kanwil kemenag NTB Sosialisasikan Mekanisme Pelaksanaan Haji dan Umroh •  Nasional - Sekjen DPP Demokrat Herman Khaeron Tekankan Konsolidasi dan Kolaborasi Hadapi Pemilu 2029 •  Nasional - Warga Baduy Tak Punya KTP Ditolak RS, Komisi II Ingatkan Pentingnya Peran Dinsos •  Nasional - Reses, Sabam Sinaga Ajak Masyarakat Memperkuat Nilai Persatuan •  Nasional - Warga Cimaja Apresiasi Bantuan Iman Adinugraha untuk Korban Banjir: Kepedulian Wakil Rakyat •  Nasional - HT. Ibrahim Kecam Kasus Pengeroyokan Pemuda Asal Aceh di Masjid Sibolga •