Wakil Ketua MPR RI dari Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas/EBY) menegaskan pentingnya memperkuat kedaulatan informasi di era digital melalui kolaborasi pemerintah, media, dan platform digital guna menciptakan ekosistem informasi yang sehat, akurat, dan berkualitas demi mendukung stabilitas nasional serta kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut ditegaskan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI tersebut saat menghadiri Audiensi Kebangsaan bersama Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB) pada Selasa, 14 April 2026.
Pada agenda yang mengusung tema Kedaulatan Informasi Berkualitas: Platform Digital, Pers, dan Globalisasi Data tersebut, Edhie Baskoro menyampaikan bahwa pihaknya menginginkan hadirnya ekosistem informasi yang sehat dan berkualitas. “Kita ingin ada ekosistem informasi yang sehat, yang baik, karena jika setiap orang dapat mengakses berita yang tepat, yang akurat, yang adil, dan berimbang, maka sebetulnya generasi kita juga akan tumbuh kembang secara sehat,” ujarnya.
Ia menilai, di tengah derasnya arus disinformasi dan maraknya berita hoaks di berbagai platform digital, diperlukan langkah konkret untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, tantangan tersebut tidak bisa dijawab hanya dengan pendekatan biasa.
“Tidak cukup hanya sekadar kolaborasi dengan pemerintahan, tapi mungkin diperlukan standar kualitas dari informasi yang lebih tinggi yang bisa kita lakukan bersama, dan berikutnya lagi bisa saja dari literasi digital agar masyarakat kita bisa terus paham antara benar, salah, baik, dan buruk,” lanjutnya.
Ia menekankan bahwa peningkatan kualitas informasi harus berjalan beriringan dengan penguatan literasi digital masyarakat agar mampu memilah konten secara kritis.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat itu juga optimistis bahwa kerja sama lintas sektor akan membawa hasil positif. “Kita harus yakin dan optimistis bahwa sinergi dan kolaborasi yang kita lakukan perlahan bisa menghasilkan, seperti yang sering terdengar, kebenaran akan selalu menang meski membutuhkan waktu. Di tengah tantangan, saya juga yakin sinergi antara pemerintahan, media, politik, parlemen, dan platform digital akan menciptakan ekosistem yang lebih baik,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Anggota Dapil Jawa Timur VII dari Fraksi Partai Demokrat tersebut juga menyinggung pengalaman regulasi digital yang telah dilakukan sebelumnya. Ia mengingatkan bahwa pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah telah membentuk Undang-Undang ITE yang meskipun kerap menjadi perdebatan, tetap memiliki fungsi penting dalam mengatur ruang digital.
Ia menambahkan bahwa upaya tersebut selaras dengan arah kebijakan Presiden Prabowo yang mendorong kedaulatan digital, tidak hanya melalui pembangunan infrastruktur, tetapi juga regulasi yang lebih ramah sekaligus protektif terhadap generasi muda.
Selain itu, lulusan S2 Nanyang Technological University (Singapura) tersebut juga menyoroti kondisi jurnalis di era digital. Ia menyampaikan bahwa tidak sedikit jurnalis menghadapi tekanan atau intimidasi dalam menjalankan tugasnya.
“Demokrasi memang memberikan kebebasan bersuara, berkomentar, dan berpendapat, tetapi tetap harus ada aspek cover both sides agar informasi yang disampaikan tetap berimbang,” katanya.
Dalam audiensi tersebut, salah satu peserta, Sasmito, turut menyampaikan kondisi platform digital yang dinilai memerlukan perhatian. Ia menilai platform digital saat ini tidak sehat karena banyak kreator konten mengklaim produknya sebagai berita namun menyesatkan, sementara regulasi Indonesia sebenarnya sudah cukup baik dan bahkan menjadi rujukan, hanya perlu diperkuat dengan dukungan politik, termasuk dari Fraksi Demokrat. Ia juga menyoroti RUU Hak Cipta yang belum mengakomodasi berita aktual sehingga berpotensi menghilangkan hak ekonomi pers, ditambah model AI yang menyajikan informasi tanpa sumber, padahal jurnalisme semakin minim dukungan ekonomi sejak pandemi.
Dari Fraksi Partai Demokrat, sejumlah anggota juga menyampaikan pandangan. Benny Kabur Harman menyatakan bahwa secara politik pihaknya akan memperjuangkan aspirasi tersebut meskipun berada dalam posisi minoritas, dengan upaya mengangkatnya ke tingkat undang-undang atau melakukan intervensi kebijakan lain, sembari tetap mempertimbangkan dinamika mayoritas di parlemen.
Sementara itu, Zulfikar Hamonangan menilai regulasi terkait investasi asing di media sebenarnya sudah diatur hingga 20 persen, namun pergeseran dari konsep media konvensional ke media sosial terutama melalui iklan di sosial media yang telah memengaruhi ekosistem, sehingga model bisnis seperti yang masih dijalankan Detik melalui kerja sama dengan Google perlu dipelajari lebih lanjut.
Audiensi kebangsaan tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh dari Fraksi Partai Demokrat DPR RI, di antaranya Sekretaris Fraksi Marwan Cik Asan, Kapoksi I H. Anton Sukartono Suratto, Anggota Komisi III Benny Kabur Harman, Anggota Komisi VI Nurwayah, serta Anggota Komisi VI Zulfikar Hamonangan. Kehadiran para anggota DPR RI tersebut menegaskan komitmen Fraksi Partai Demokrat untuk mendorong penguatan ekosistem informasi yang sehat melalui kolaborasi lintas sektor dan dukungan kebijakan yang berpihak pada jurnalisme berkualitas.
( sumber : fpd-dpr.com )
