Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Ellen Esther Pelealu, memberikan apresiasi tinggi kepada Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hingga BUMN terkait atas pencapaian swasembada beras yang melampaui target.
Namun, ia menekankan, bahwa ketahanan pangan nasional harus holistik, bukan hanya bergantung pada beras, di tengah rapat dengar pendapat dengan Menteri Pertanian/Kepala Bapanas, Menteri KKP, Dirut PT Pupuk Indonesia, dan Dirut PT RNI/ID FOOD.
“Petani dan nelayan kita sudah buktikan kemampuan luar biasa. Produksi beras 2025 tembus 34,77 juta ton, naik 13,54% dari tahun sebelumnya—lebih tinggi dari proyeksi USDA. Ini merupakan capaian penting untuk memperkuat pondasi nasional!” ujar Ellen Esther Pelealu dalam rapat yang digelar hari ini, Kamis, 9 April 2026.
Meski begitu, politisi dapil Sulawesi Tengah ini mengingatkan agar momentum ini tidak berhenti di beras.
“Ketahanan pangan harus merata ke komoditas non-beras. Jangan sampai timpang,” tegasnya, sambil menyoroti ketergantungan impor kedelai yang masih tinggi: produksi lokal hanya 167.886 ton (2024), sementara kebutuhan 2,66 juta ton terpenuhi impor 2,50 juta ton.
“Target penurunan impor per tahun apa? Sentra mana yang diprioritaskan? Intervensi apa yang paling konkret agar petani kembali tertarik menanam kedelai secara ekonomis dan berkelanjutan?,” tanya dia.
Ellen juga mengapresiasi lonjakan produksi perikanan dari 21,83 juta ton (2020) menjadi 26,25 juta ton (2025, CAGR 3,8%)—dengan rincian tangkap 7,85 juta ton, budidaya 6,75 juta ton, dan rumput laut 11,65 juta ton.
Ia menyinggung isu infrastruktur kritis: rehabilitasi irigasi 2025 (589.605 ha oleh Kem/ PU, target 750.000 ha 2026) yang kadang airnya tak mengalir meski sudah selesai.
“Kementan harus kawal ketat agar tepat sasaran,” desaknya.
Tak lupa, ia soroti pengelolaan stok Bulog 4,4 juta ton CBP: mutu, rotasi, biaya simpan, dan distribusi cepat ke pasar.
Program Kampung Nelayan juga dipuji karena sudah menyentuh desa-desa sentra nelayan.
Ellen menekankan kebutuhan infrastruktur pendukung seperti mesin Rice Milling Unit (RMU) modern di Indonesia Timur agar beras premium merata.
“Swasembada harus diimbangi bangun gudang dan penggilingan di daerah terpencil,” pungkasnya.
Pertanyaan tajam ditujukan kepada Kementan soal kawalan irigasi dan strategi kedelai; KKP soal alokasi protein domestik; Bulog soal manajemen stok dan RMU di Indonesia Timur dan PT Pupuk Indonesia/ ID FOOD soal sinergi pupuk 9,55 juta ton untuk non-beras.
Fraksi Demokrat siap dukung RAPBN Rp164,4 triliun demi kesejahteraan petani-nelayan. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat Komisi IV DPR RI, Selasa, 7 April 2026, sebagai bagian penguatan ketahanan pangan hadapi dinamika global dan iklim.
Laporan: Muhammad Rafik
( sumber : kedaipena.com )
