Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tinggal menghitung waktu. Hingar bingar pesta demokrasi di daerah tersebut punya potensi dampak keamanan dan stabilitas sosial politik. Untuk itu, Anggota Komisi III DPR Hinca Pandjaitan meminta Kepolisian Republik Indonesia dapat mengantisipasi hal tersebut.
"Hal ini tentu membutuhkan seni bagi para personil penegak hukum. Sebab sesusah-susahnya penanganan pengamanan saat pilpres (pemilihan presiden), lebih sulit pilkada," ujar Hinca ditemui usai kunjungan kerja reses di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Senin (15/7/2024).
Ia mencontohkan kampung halamannya di Asahan, Sumatera Utara, perbedaan pilihan bisa menimbulkan konflik di perkampungan bahkan satu keluarga dalam rumah yang sama. Intensitas itu berpotensi semakin meningkat yang tidak hanya menyisakan perbedaan pendapat, namun juga perkelahian.
Apalagi berkaca dari pilpres tempo hari, yang dengan tiga paslon saja membuat perbedaan pendapat di tengah masyarakat sengit. "Bayangkan pilkada nanti, ada ratusan calon kepala daerah dengan tempat pemilihan yang berbeda-beda pula. Tentu ini tantangan bagi aparat penegak hukum," sebut Hinca.
Serentaknya jadwal pilkada, di tengah keterbatasan personil polisi tentu harus diantisipasi. Dahulu, sebelum pilkada dilaksanakan serentak, antar unit di kabupaten/kota yang berbeda bisa saling sokong satu sama lain. "Biasanya bisa diperbantukan dari kabupaten atau kota terdekat, sekarang sudah tidak bisa dengan pilkada serentak ini," kata Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.
Ia mengimbau agar kepolisian dapat memaksimalkan satuan personilnya dengan semangat saling membantu. "Ayo antisipasi dan petakan zona-zonanya. Sebab ini pilkada serentak, maka energinya harus dua kali lipat dari biasanya," pungkasnya. (aha)
( sumber : dpr.go.id )
