Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti peningkatan kasus Corona di Indonesia. Waketum Partai Demokrat (PD) Benny K Harman menilai pemerintah tidak fokus dalam mengatasi penyebaran COVID-19.
"Pemerintah tidak fokus mencegah dan mengatasi penyebarluasan COVID. Dana besar tapi hasilnya tidak sebanding. Pemerintah fokus mengurus dampak Covid bukan mencegah COVID-nya," kata Benny kepada wartawan, Senin (30/11/2020).
Benny juga menyoroti minimnya koordinasi antara Satgas COVID-19 dengan daerah. "Selain itu, minim koordinasi secara vertikal dan horizontal, sehingga penanganan COVID tidak seirama. Gugus tugas gagal, karena setiap daerah mengurus sendiri tanpa koordinasi dengan daerah-daerah lain," ujarnya.
Lebih lanjut, Benny juga menyoroti pelaksanaan Pilkada di masa pandemi COVID-19. Ia mengatakan Pilkada memiliki resiko besar dalam penyebaran virus Corona.
"Kebijakan meneruskan Pilkada di masa COVID tanpa menerapkan Prokes secara ketat berisiko besar penyebaran COVID tidak teratasi," ujarnya.
Anggota Komisi III DPR RI ini juga meminta agar penanganan COVID-19 harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Ia juga menilai perlunya sanksi ketat bagi pelanggar protokol kesehatan.
"Penanganan COVID harus menjadi gerakan nasional dengan melibatkan peran serta seluruh lapisan masyarakat. Selain itu harus disertai mekanisme penegakan hukum berupa sanksi yang ketat bagi siapapun yang melanggar," katanya.
Dihubugi secara terpisah, Kepala Departemen Luar Negeri & Keamanan Nasional DPP PD Didi Irawadi Syamsuddin meminta pemerintah untuk mengevaluasi penanganan virus Corona. Khususnya, perbaikan terhadap titik rawan yang membuat lonjakan kasus COVID-19 meningkat.
"Segera evaluasi berbagai pihak yang dapat tugas penanganan soal corona ini. Segera perbaiki kekurangan-ke dan titik-titik lemah yang terjadi," katanya.
Didi juga meminta peran serta masyarakat dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Ia mengimbau masyarakat untuk terus disiplin protokol kesehatan COVID-19.
"Sebaliknya, di sisi masyarakat sendiri harus juga bisa membantu pemerintah. Pemerintah tentu tidak bisa bekerja sendiri," kata anggota Komisi XI DPR RI ini.
"Disiplin terkait social distancing, pakai masker, cuci tangan sepenuhnya harus didukung masyarakat," imbuhnya.
Diketahui, Presiden Jokowi menyebut kasus aktif Corona di RI meningkat menjadi 13,41 persen. Dia memaparkan data terbaru terkait angka kasus Corona di RI.
Awalnya Jokowi menyebut dua Provinsi, yakni DKI Jakarta dan Jawa Tengah, yang mengalami kenaikan drastis kasus positif dalam 2-3 hari belakangan. Jokowi lantas mewanti-wanti kenapa dua daerah itu bisa sangat drastis kenaikan kasusnya.
"Agar dilihat betul-betul kenapa peningkatannya begitu sangat drastis, hati-hati," ujar Jokowi dalam Ratas Laporan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, di YouTube Setpres, Senin (30/11).
Berdasarkan data terbaru per 29 November, Jokowi memaparkan kasus aktif meningkat menjadi 13,41 persen. Sedangkan minggu lalu angka kasus aktifnya berada di angka 14,78 persen.
"Meskipun ini lebih baik dari angka rata-rata dunia, tapi hati-hati ini lebih tinggi dari rata-rata minggu yang lalu. Minggu yang lalu masih 12,78, sekarang 13,41," kata Jokowi.
Begitu juga tingkat kesembuhan pasien Corona yang mengalami penurunan. Pada minggu lalu, angka kesembuhan mencapai 84,03 persen. Tapi data terbaru turun menjadi 83,44 persen.
"Tingkat kesembuhan juga sama minggu yang lalu 84,03 sekarang menjadi 83,44 persen, ini semuanya memburuk semuanya. Karena adanya tadi kasus yang memang meningkat lebih banyak di minggu-minggu kemarin," ujar dia.
