Anggota Komisi III DPR RI Santoso meminta langkah konkret Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara (Sumut) dalam memberantas penualahgunaan narkoba. Ia juga meminta penguatan Badan Narkota Nasional Provinsi (BNNP) Sumut.
"Disampaikan Kapolda bahwa Sumut dalam sisi jumlah penduduk adalah bagian dari lima besar di Indonesia dan penggunaan narkobanya cukup masif. Kami berharap dalam kunjungan ini ada upaya konkret dari Polda Sumut dalam melakukan penanggulangan penyalahgunaan narkoba," ujarnya usai Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI ke Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Selasa (12/12/2023).
"Kami berharap dalam kunjungan ini ada upaya konkret dari Polda Sumut dalam melakukan penanggulangan penyalahgunaan narkoba,"
Menurut Santoso, penyalahgunaan narkoba berimplikasi dengan angka kriminalitas. Ia pun berpesan ke Kapolda Sumut untuk mengantisipasi tindakan kriminalitas yang timbul akibat penyalahgunaan narkoba.
Di sisi lain, Ia mengkritik kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumut. Badan tersebut menurutnya belum bekerja maksimal. Terutama kata dia dalam hal berkolaborasi dengan lembaga penindak hukum yang ada untuk memberantas peredaran narkoba di wilayah Sumut.
"BNN ini keadaannya seperti hidup segan mati tak mau, seperti bayi yang lahir tidak dikehendali orang tuanya. Kenapa? Lembaganya ada, tapi lumpuh dengan keterbatasan dana, personel yang juga sedikit dan sarana prasarana yang bahkan kantor saja masih menumpang," kata Santoso.
Ia sadar bahwa salah satu alasan kurang maksimalnya kinerja BNNP Sumut karena keterbatasan anggaran dan personel. Namun, itu seharusnya kata dia, hal tersebut jangan dijadikan alasan untuk tidak melakukan apa-apa.
Ia mendorong BNNP Sumut agar lebih aktif berkolaborasi dengan berbagai lembaga penegak hukum di Sumut untuk memberantas peredaran narkoba. "Kami berharap agar BNNP Provinsi Sumut atau di wilayah Kabupaten/Kota sekitarnya dikuatkan. Bukan hanya dalam hal personelnya, tapi juga dalam hal anggaran," pungkasnya.
Asal tahu saja, Sumut adalah salah satu provinsi yang menjadi prioritas Presiden RI, Joko Widodo dalam pemberantasan narkoba. Berdasarkan pemberitaan di media massa, setidaknya ada 1 juta lebih pengguna zat berbahaya tersebut di provinsi ini. (ndn/aha)
( sumber : dpr.go.id )
