.jpg)
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan syarat capres-cawapres berpendidikan paling rendah sarjana atau S-1 sudah tepat. Putusan itu juga membuka ruang kepada seluruh warga negara tanpa memberikan diskriminasi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf menanggapi langkah Putusan MK atas permohonan dengan nomor 87/PUU-XXIII/2025 itu diajukan Hanter Oriko Siregar, Daniel Fajar Bahari Sianipar, dan Horison Sibarani.
“Jadi, intinya begini, undang-undang mengenai syarat capres-cawapres itu kan memberikan ruang kepada semua warga negara untuk bisa mencalonkan atau dicalonkan tanpa memandang diskriminasi terhadap latar belakang ataupun pendidikan seseorang,” beber Dede Yusuf kepada awak media di Jakarta, Jumat,(18/7/2025).
Lebih lanjut, Dede Yusuf mengungkapkan, negara-negara maju juga tak menetapkan syarat minimal pendidikan seorang capres atau cawapres. Terpenting, kata dia, sosok capres-cawapres itu warga negara Indonesia.
“Nah, ini juga di berbagai negara, bahkan negara maju pun juga menggunakan hal yang sama. Dia tidak ditetapkan syarat minimal standar pendidikan apakah D-3 apakah S-1 atau yang lainnya,” Papar Dede Yusuf.
“Tapi, yang jelas berkewarganegaraan asli itu penting sekali. Kedua, tentu memiliki rekam jejak yang baik, positif, dan tidak ada jejak-jejak yang negatif,” tambahnya.
Tak hanya itu, Politikus Partai Demokrat itu juga melihat, kualifikasi yang terpenting dari seorang pemimpin adalah kemampuan berorganisasi.
Dede Yusuf tak menampik dibutuhkan kemampuan manajerial hingga cara menuntaskan masalah sebagai salah satu faktor pertimbangan.
“Nah, mungkin yang paling penting adalah kemampuan-kemampuan baik berorganisasi, kemampuan manajerial, kemampuan untuk mengatasi masalah-masalah krisis dan lain-lain. Itu salah satu yang menjadi jejak yang harus dimiliki oleh seorang calon presiden atau wapres,” papar dia.
Kendati demikian, Dede Yusuf memandang, seorang presiden juga baiknya berkomitmen terhadap pendidikan. Dede Yusuf menambahkan, wajah seorang presiden adalah gambaran suatu negara yang dipimpinnya.
“Nah, yang kedua, ini poin yang juga penting dari sisi norma politik, kita melihat bahwa Indonesia ini harus eksis di dunia internasional juga, karena bagaimanapun juga, wajah presiden kita itu adalah wajah negara. Kalau seorang pemimpin besar dari 280 juta rakyat di Indonesia justru tidak menghargai pendidikan, itu seolah-olah juga negara kita tidak menghargai pendidikan,” tutur dia .
“Itu sebabnya, perlu juga pendidikan seorang pemimpin itu memiliki namanya kualitas pendidikan tinggi. Artinya, apa yang dilakukan MK ini sudah tepat, sudah benar, jadi tidak perlu harus mencantumkan, tapi diserahkan kepada rekayasa konstitusi, dalam hal ini adalah DPR, untuk membuat tata aturan persyaratan tersebut,” tandas Dede Yusuf.
Laporan: Tim Kedai Pena
( sumber : kedaipena.com )
