OPM Ancam Ganggu Program MBG, Pimpinan Komisi I DPR Minta Pemerintah Lakukan Ini

Kamis, 06 Februari 2025 07:23

bpk anton

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Anton Sukartono Suratto angkat bicara soal ancaman Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang akan membakar sekolah menerapkan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Anton begitu ia disapa meminta pemerintah melakukan sejumlah hal guna mengantisipasi ancaman dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) tersebut.

“Pemerintah perlu mengoreksi dan memberikan counter narasi dan hasutan yang disebarkan OPM agar tidak menimbulkan kegaduhan dan kekhawatiran di masyarakat Papua,” kata Anton kepada awak media di Jakarta, Kamis, (6/2/2025).

“Kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah merupakan salah satu hal krusial yang perlu dijaga,” tambah Anton.

Lebih lanjut, Anton berharap, adanya penguatan dan peningkatan kecerdasan serta mitigasi mencegah dini guna mengantisipasi ancaman dari OPM tersebut.

“Koordinasi dan kerja sama antar pemangku kepentingan seperti Babinkamtibmas Polri, BIN, dan BAIS TNI merupakan hal krusial untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di daerah rawan seperti Papua,” jelas Anton.

Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat ini menambahkan, TNI dan Polri juga perlu menanggapi ancaman OPM secara tegas namun tetap terukur. Ketegasan diperlukan untuk menjaga stabilitas negara dan mencegah eskalasi konflik.

Namun yang perlu diperhatikan, respon tersebut harus proporsional dan tidak melanggar HAM, agar tidak kontraproduktif di kemudian hari, beber Anton.

Anton menekankan, pentingnya perlindungan terhadap masyarakat sipil, fasilitas pendidikan serta pelaksanaan program MBG.

Selain itu, lanjut Anton, sinergi dengan tokoh masyarakat dan pemerintah daerah melalui pendekatan dialog untuk meredakan ketegangan juga perlu dilakukan.

“Pendekatan dialog masih perlu dilakukan untuk mencari solusi damai terhadap masalah Papua,” jelas Anton.

Anton menekankan, tindakan tegas berupa penindakan hukum dari aparat, hanya ditujukan terhadap anggota OPM yang terbukti melakukan tindakan kriminal dan terorisme.

“Sesuai dengan hukum yang berlaku,” pungkas Anton.

( sumber : teropongsenayan.com )


Berita Lainnya

Nasional

Anggota DPR Persilakan Publik Gugat ke MK Bila Keberatan dengan UU TNI

Nasional

Raja Faisal Manganju: Kepengurusan Baru DPP Demokrat Komitmen Perjuangkan Kebijakan yang Berpihak Bagi Rakyat

Nasional

Ibas Tinjau Program Makan Bergizi Gratis di Ngawi, Apresiasi Peran Masyarakat

Nasional

Komisi III DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Tewasnya Guru oleh KKB di Yahukimo Papua

Nasional

Pererat Silaturahmi, Zulkifli Anwar Buka Puasa Bersama di Padang Cermin

Nasional

Sartono Hutomo Harap Kepengurusan Baru DPP Partai Demokrat Bisa Tingkatkan Perolehan Suara di Pemilu 2029

Nasional

Gelar Konsolidasi dan Buka Bersama, Lucy Kurniasari "Demokrat Peduli dan Berbagi"

Nasional

Herman Khaeron: Komisi VI DPR RI Dukung Penuh Kepengurusan Danantara

Berita: Nasional - Anggota DPR Persilakan Publik Gugat ke MK Bila Keberatan dengan UU TNI •  Nasional - Raja Faisal Manganju: Kepengurusan Baru DPP Demokrat Komitmen Perjuangkan Kebijakan yang Berpihak Bagi Rakyat •  Nasional - Ibas Tinjau Program Makan Bergizi Gratis di Ngawi, Apresiasi Peran Masyarakat •  Nasional - Komisi III DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Tewasnya Guru oleh KKB di Yahukimo Papua •  Nasional - Pererat Silaturahmi, Zulkifli Anwar Buka Puasa Bersama di Padang Cermin •  Nasional - Sartono Hutomo Harap Kepengurusan Baru DPP Partai Demokrat Bisa Tingkatkan Perolehan Suara di Pemilu 2029 •  Nasional - Gelar Konsolidasi dan Buka Bersama, Lucy Kurniasari "Demokrat Peduli dan Berbagi" •  Nasional - Herman Khaeron: Komisi VI DPR RI Dukung Penuh Kepengurusan Danantara •