Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menilai, masalah bantuan asing tidak perlu diperdebatkan. Hal itu menanggapi langkah Pemerintah Provinsi Aceh yang mengirim surat kepada United Nations Development Program (UNDP) dan United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) untuk bantuan menangani bencana banjir.
"Tidak usah dijadikan perdebatan, yang penting satu nyawa lagi bisa tertolong adalah keharusan," ujarnya kepada wartawan, Selasa (16/12/2025).
Menurut Dede dalam kondisi bencana tidak ada yang salah meminta bantuan dari siapa pun. Sebaiknya langkah tersebut dilihat sebagai langkah untuk menyelesaikan masalah pascabencana.
"Dalam kondisi bencana, siapa pun boleh meminta bantuan dr siapa saja. Namun Kondisi medan yg sulit membuat bantuan susah tembus. Artinya Pemda pasti berusaha semaksimal mungkin mendapat bantuan darimana saja. Jadi kita harus melihatnya sebagai upaya pertolongan mencegah korban lebih banyak," katanya.
Dede mengatakan, banyak negara yang telah menawarkan bantuan. Ia juga yakin pemerintah pusat sudah melakukan upaya yang maksimal.
"Kita yakinkan juga bhw pemerintah dan presiden sudah melakukan upaya maksimal menangani kondisi. Negara lain pun juga sudah menawarkan bantuan," katanya.
Diberitakan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan mempelajari surat permintaan bantuan yang diajukan Pemerintah Provinsi Aceh kepada dua badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yakni, United Nations Development Program (UNDP) dan United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF).
"Nanti kita pelajari," kata Tito merespons pertanyaan wartawan Tito usai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (15/12/2025) malam.
Mantan Kapolri ini juga mengaku belum membaca surat permintaan yang dilayangkan oleh Pemerintah Provinsi Aceh kepada dua badan asing tersebut.
"Saya belum baca, saya belum tahu bentuk bantuannya seperti apa," ujarnya.
Sebelumnya, Juru Bicara Pemerintah Provinsi Aceh Muhammad MTA membenarkan Pemerintah Provinsi Aceh mengirim surat permintaan bantuan kepada UNDP dan UNICEF, karena dua lembaga itu punya pengalaman terlibat dalam masa pemulihan dan rehabilitasi pengungsi terutama pascabencana tsunami di Aceh pada 2004.
"Benar (sudah melayangkan surat), (karena) mempertimbangkan mereka lembaga resmi PBB yang ada di Indonesia, maka meminta keterlibatan mereka dalam pemulihan. Kami rasa sangat dibutuhkan," kata Muhammad MTA kepada wartawan, Minggu (14/12/2025).
( sumber : beritanasional.com )
