Anggota Komisi X DPR RI Anita Jacoba mengingatkan baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk berkomitmen mendukung penuh pemerataan akses pendidikan. Pasalnya, berdasarkan informasi yang diterimanya, angka putus sekolah dan mengulang di SMA dan SMK di NTT masih tinggi. Diketahui, pada tahun ajar 2020-2021, tingkatan SMA mencapai 1.518 siswa, dan tingkatan SMK mencapai 1.059 siswa.
"Saya sebagai anggota DPR (yang membidangi sektor pendidikan) akan memastikan, melalui komisi X, supaya pemerintah pusat memberikan anggaran pendidikan yang lebih besar untuk NTT, mulai dari sarana prasarana, peningkatan kualitas SDM Pendidik, dan beasiswa. Untuk Pemerintah Daerah, (saya dorong agar) berkomitmen secara proaktif untuk mewujudkan Program Pendidikan Wajib Belajar 12 tahun," ucap Anita kepada Parlementaria usai mengikuti agenda Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan Komisi X DPR di Kantor Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kota Kupang, NTT, Kamis (6/7/2023).
Membahas asesmen nasional, ia menilai penyelenggaraanya belum optimal akibat adanya 'gap' pemahaman pelaksanaan asesmen nasional antara Pemerintah Pusat melalui Kemendikbudristek, Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT, dan para kepala sekolah. Jika dibiarkan, sebutnya, akan menimbulkan polemik pendidikan yang tentu akan mengorbankan tenaga pendidik sekaligus para siswa.
"Seharusnya program pemerintah harus ada sosialisasi dari pusat, lalu dinas-dinas terkait, dan kepala dinas melakukan sosialisasi lagi kepada para kepala sekolah (mengenai) apa yang harus disiapkan untuk menghadapi asesmen ini. Sebetulnya, tujuannya baik. Sekolah bisa melihat gambaran seperti apa guru dan siswanya, cuma kepala sekolah tidak memahami itu, dan itu kurangnya sosialisasi dari pemerintah," terang Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.
Tidak hanya itu, sebagai Wakil Rakyat Daerah Pemilihan NTT II, ia mendorong Pemerintah Pusat berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah untuk aktif menyelenggarakan pelatihan yang mendukung pendidikan yang mangkus dan sangkil. Baginya, upaya ini krusial guna membumikan Program Merdeka Belajar, yang nantinya berdampak pada hasil assesmen nasional yang lebih baik. Maka dari itu, dirinya sepakat bahwa peningkatan kualitas kepala sekolah dan gurunya harus diperhatikan, khususnya di Provinsi NTT. (ts/rdn)
( sumber : dpr.go.id )
