Rizki Aulia Rahman Natakusumah, anggota DPR RI mewakili Fraksi Partai Demokrat (FPD), telah mengungkapkan sejumlah poin kritis mengenai pandangan fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 dalam pengaruhnya terhadap indikator makro perekonomian Indonesia Tahun 2022.
Salah satu fokus perhatian Fraksi Partai Demokrat adalah kualitas pertumbuhan ekonomi. Rizki Natakusumah menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan.
Angka kemiskinan pada September 2022 hanya turun sebanyak 0,1 persen dibandingkan dengan September 2021, yakni dari 9,7 persen menjadi 9,6 persen. Rizki mengungkapkan pandangannya ini dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 yang berlangsung di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.
Fraksi Demokrat juga menyoroti dampak tingginya tingkat inflasi pada tahun 2022 terhadap meningkatnya angka kemiskinan pada bulan September 2022. Angka kemiskinan melonjak hingga mencapai 26,36 juta jiwa, meningkat sebanyak 0,2 juta jiwa dibandingkan Maret 2022.
Rizki Natakusumah mengkritik bahwa program bantuan sosial yang didasarkan pada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) hanya membantu sebagian kecil masyarakat miskin dan rentan miskin, sementara sebagian lainnya tetap berisiko menjadi miskin.
Fraksi Partai Demokrat juga mengingatkan tentang capaian APBN 2022 dan mendorong alokasi anggaran untuk memperkuat pemulihan ekonomi nasional. Mereka menekankan pentingnya perubahan dalam penyaluran subsidi dari pendekatan berbasis komoditi menjadi berbasis penerima, agar subsidi dapat lebih tepat sasaran.
Dalam laporannya terhadap neraca per 31 Desember 2022, Fraksi Partai Demokrat menekankan perlunya optimalisasi revaluasi atas barang milik negara guna menjaga keberlanjutan fiskal pemerintah di masa depan.
Mereka juga menyoroti peningkatan kewajiban pada tahun 2022, yang sebagian besar berasal dari penerbitan surat berharga negara. Fraksi ini memperingatkan bahwa peningkatan yang tidak terkendali pada kewajiban ini dapat mengancam stabilitas keuangan pemerintah di masa mendatang.
Menyinggung program PC-PEN yang berakhir pada tahun 2022, Fraksi Partai Demokrat menyatakan bahwa dalam menghadapi perlambatan ekonomi dan ketidakpastian global, program perlindungan sosial harus ditingkatkan untuk memperkuat kesejahteraan sosial, mengatasi kemiskinan, dan mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Terakhir, Fraksi Partai Demokrat memberikan catatan kritis terhadap realisasi asumsi makro perekonomian Indonesia pada tahun 2022. Mereka menggarisbawahi perlunya menyelesaikan disparitas ekonomi antarwilayah yang masih tinggi dan memaksimalkan program perlindungan sosial untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat serta dunia usaha dalam menghadapi ketidakpastian global.
Dalam kesimpulannya, Fraksi Partai Demokrat mengajukan permintaan kepada Pemerintah untuk mengevaluasi dan memperbaiki pelaksanaan anggaran tahun 2023 dan penyusunan anggaran tahun 2024. Tujuan dari permintaan ini adalah untuk memastikan bahwa pengeluaran pemerintah dilakukan secara efektif dan efisien demi kesejahteraan rakyat.(Kml)
( sumber : suaranusantara.com )
