Berangkat dari pengaduan masyarakat terkait masalah eksekusi rumah adat Tongkonan dan persoalan tawuran warga yang terjadi di Kecamatan Tallo Kota Makassar, serta berbagai gangguan keamanan dan penegakan hukum, Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat Irjen Pol (Purn) Drs. Frederik Kalalembang memilih turun langsung mendengarkan dan menindaklanjuti persoalan di lapangan.
Frederik melakukan kunjungan kerja ke Markas Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Mapolda Sulsel), Jumat, 12 Desember 2025, sebagai wujud tanggung jawab pengawasan DPR RI terhadap aspirasi publik yang membutuhkan kehadiran negara secara nyata.
Frederik Kalalembang diterima langsung oleh Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Djuhandani Rahardjo Puro, didampingi Wakapolda Sulsel Brigjen Pol Nasri Sulaeman, S.I.K., M.H., Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana, S.H., S.I.K., M.Si., Komandan Satuan Brimob Polda Sulsel Kombes Pol Muhammad Ridwan, S.I.K., M.H., Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel Kombes Pol Setiadi Sulaksono, S.I.K., M.H., Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Kabid Propam) Polda Sulsel Kombes Pol Zulham Effendy, S.I.K., M.H., serta Auditor Itwasda Polda Sulsel Kombes Pol Budi Susanto. Pertemuan berlangsung hangat dan dialogis.
Dalam penjelasannya di ruang kerja Kapolda Sulsel, Frederik menegaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari mekanisme kunjungan kerja anggota Komisi III DPR RI sebagaimana diamanatkan undang-undang. Ia menyampaikan bahwa DPR RI memiliki kewajiban konstitusional untuk menindaklanjuti laporan dan aduan masyarakat, termasuk pengaduan warga terkait tawuran berulang di Kecamatan Tallo, Kota Makassar, yang selama ini menimbulkan rasa takut dan keresahan.
“Ini adalah suara masyarakat yang kami dengar langsung. Sebagai anggota Komisi III, aduan ini menjadi tanggung jawab kami untuk ditanyakan dan diklarifikasi kepada Polda Sulsel. Negara tidak boleh absen ketika warga merasa tidak aman,” ujar Frederik.
Kapolda Sulsel Irjen Pol Djuhandani Raharjo Pura menyambut baik kunjungan kerja anggota Komisi III DPR RI Irjen Pol (P) Drs Frederik Kalalembang di ruang kerjanya didampingi sejumlah pejabat utama Polda Sulsel
Ia menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menempatkan Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, sehingga pendekatan humanis harus menjadi fondasi utama.
Sebagai purnawirawan Polri, Frederik menegaskan kedatangannya juga dilandasi semangat sebagai senior yang ingin melihat institusi Polri semakin profesional, terbuka, dan dipercaya masyarakat. Ia menekankan kepada Polda Sulsel pentingnya sinergi dengan media dalam membangun citra kepolisian. “Tanpa dukungan media, kerja-kerja baik Polri tidak akan terekspose secara utuh. Media adalah mitra strategis agar kinerja kepolisian sampai kepada publik secara objektif,” tegasnya.
Terkait persoalan Toraja dan eksekusi Tongkonan, Frederik menekankan perlunya mengedepankan restorative justice dan pendekatan persuasif. Menurutnya, aparat penegak hukum tidak hanya berhadapan dengan objek perkara, tetapi dengan masyarakat adat yang memiliki ikatan sejarah dan budaya yang kuat. “Saat ini Polda Sulsel sudah bagus dalam melaksanakan pengamanan, namun polisi juga harus hadir menyejukkan, bukan represif. Penegakan hukum harus dilakukan dengan cara yang manusiawi,” katanya.
( sumber : lintasterkini.com )
