Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menjelaskan hubungan besaran investasi terhadap manfaat langsung terhadap rakyat, “Kementrian Investasi harus melakukan evaluasi agar tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi secara kualitas harus bermanfaat secara langsung terhadap rakyat” kata Herman Khaeron di Ruang Rapat Komisi VI Komplek Parlemen Senayan, Jumat (9/6/2023).
Legislator Demokrat ini juga menekankan Kementrian Investasi untuk turut andil mengurangi tenaga asing dan memprioritaskan tenaga kerja Indonesia.
“Ada kawasan pabrik yang mayoritas dikuasai oleh investor Tiongkok, dan tenaga kerjanya juga dari Tiongkok, saat saya melakukan investigasi dan pendalaman, mereka mengatakan bahwa tenaga kerja Indonesia dinilai tidak memenuhi kriteria terhadap manajemen di dalam korporasi yang ada disana, dalam hal tuntutan jam kerja dan target kerja” terangnya. Herman menegaskan bahwa tenaga kerja Indonesia sebetulnya cukup tangguh dan mampu memenuhi tuntutan kerja, sehingga tidak kalah apabila bersaing dengan tenaga kerja asing.
“Menurut saya orang-orang Indonesia itu tangguh dan terbiasa dengan situasi yang menuntut lingkungan kerja lebih keras, hanya saja mereka kurang diberi ruang untuk bisa diprioritaskan dalam persoalan ketanaga kerjaan ini” bebernya.
Dalam persoalan ini Herman juga menyinggung keluhan WNI yang sangat sulit mendapatkan visa untuk bekerja di negara lain.
“Banyak masyarakat kita mengeluhkan kesulitan mendapat visa kerja dimanapun, jangan kemudian warga negara asing justru sangat mudah mendapat lapangan pekerjaan di Indonesia. Bahkan karena mudah berasimilasi dengan lingkungan bekerja disini, mereka tidak kembali lagi ke tiongkok, dan malah menjadi WNI yang secara historical legal standingnya tidak ada,” tegasnya.
Indonesia tentu masih membutuhkan investor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi namun Herman meminta agar Kementrian Investasi juga memperhatikan lapangan pekerjaan untuk masyarakat Indonesia.
“Silahkan membuka ruang seluas-luasnya dalam menarik investor, namun harus ada garis yang tegas mengenai permasalahan ketenagakerjaan agar tetap memiliki nilai manfaat terhadap rakyat” tutup Herman. (mega/fpd)
( sumber: fraksidemokrat.org )
