Presiden RI Prabowo Subianto resmi meluncurkan Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025). Total terdapat sekitar 80 ribu Kopdes Merah Putih diluncurkan dan diresmikan serentak oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Sartono Hutomo, optimis Kopdes Merah Putih akan menjadi instrumen nyata pemerataan ekonomi di desa. Sartono sapaanya menilai, Kopdes Merah Putih akan memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa.
“Harapannya, Kopdes Merah Putih akan benar-benar menjadi sarana bagi petani, nelayan, dan UMKM desa untuk mendapatkan akses modal, pemasaran, dan pendampingan bisnis secara berkelanjutan. Hal ini juga sejalan dengan target Presiden Prabowo untuk mengurangi kemiskinan ekstrem di desa secara signifikan hingga 2029,” kata Sartono kepada wartawan di Jakarta, Senin,(21/7/2025).
Lebih lanjut, Sartono berharap, Kopdes Merah Putih akan mengintegrasikan dana desa untuk kegiatan produktif. Sartono ingin, Kopdes Merah Putih mampu mengoptimalkan pemanfaatan dana desa untuk penguatan usaha produktif masyarakat desa.
“Dengan integrasi dana desa dan akses modal dari Himbara yang sudah disiapkan, KMP bisa menjadi katalisator lahirnya wirausaha desa dan pengembangan klaster usaha unggulan lokal. Hal ini penting agar dana desa berdampak pada peningkatan PDB desa dan penyerapan tenaga kerja lokal,” papar Sartono.
Tak lupa, Sartono meminta, Kopdes Merah Putih dapat menjadi bagaikan ekosistem ketahanan pangan nasional. Kopdes Merah Putih harus mengonsolidasikan produksi pangan desa untuk ketahanan pangan nasional, terutama beras, jagung, dan hortikultura yang selama ini terfragmentasi di tingkat petani kecil.
“Dengan posisi sebagai agregator produksi dan distribusi hasil tani, Kopdes Merah Putih dapat meningkatkan posisi tawar petani dalam rantai pasok,” jelas dia.
Meski demikian, Sartono berpesan, agar pengelolaan Kopdes Merah Putih dapat dilakukan secara profesional dan akuntabel. Tak hanya itu, Sartono mengingatkan, anggota Kopdes Merah Putih wajib memiliki integritas tinggi, keterampilan, kesetiaan, komitmen kuat, loyal dan militan.
“Menerapkan pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi politik lokal, agar tidak menjadi beban fiskal di kemudian hari,” beber Sartono.
Sartono mendorong, agar Kopdes Merah Putih juga dapat mengembangkan sistem digital monitoring agar transaksi dan kinerja koperasi mudah dipantau publik. Hal ini, tegas dia, untuk menjaga kepercayaan pemerintah dan publik.
“Dengan pengawasan OJK dan potensi audit BPK, Kopdes Merah Putih perlu mengembangkan pengawasan sistem digital monitoring agar transaksi dan kinerja koperasi mudah dipantau publik. Hal ini akan menjaga kepercayaan anggota, pemerintah, dan lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan,” tandas Politikus Partai Demokrat ini.
Laporan: Asrul Rizal
( sumber : kedaipena.com )
