Anggota Komisi VIII DPR RI, Dr H Achmad, MSi, meminta pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar program Presiden Prabowo Subianto yang menelan anggaran negara cukup besar ini berjalan sesuai harapan dan tepat sasaran.
"Pemerintah kan sudah membuat satu sistem penyalurannya (MBG) melalui SPPG, sekarang evaluasi SPPG itu, bagaimana penyalurannya, di mana plus-minusnya. Kalau ada kekurangan, ada kelemahan, kita perbaiki sehingga sistem itu jalan, di mana kekurangannya diperbaiki," kata Achmad kepada GoRiau di Pekanbaru, Jumat (13/2/2026).
Pernyataan ini diungkapkan Achmad ketika dimintai tanggapannya atas pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Sadewa yang baru-baru ini mengusulkan agar dana MBG ke depannya ditransfer langsung ke rekening orang tua siswa, tidak lagi melalui jasa pihak ketiga atau dapur katering. Purbaya menilai mekanisme ini lebih efisien karena memotong rantai birokrasi yang selama ini berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran.
Menurut anggota DPR RI dari Dapil Riau I ini, agar program MBG ke depannya bisa terus berjalan dengan baik, pengelola MBG harus mau menerima masukan-masukan dari unsur masyarakat dan terus meningkatkan pengawasan sehingga kelemahan dan kekurangan yang terjadi selama ini bisa dieliminir.
"Kalau ada masukan dari masyarakat, ya itu harus diterima dan jadi perhatian. Misalnya heboh-heboh sekarang ini, makanan basi dan lainnya. Di sini kita perlu evaluasi kenapa bisa terjadi begitu. Mungkin ke depannya porsi masing-masing dapurnya itu dibatasi. Antara lain seperti itu, porsinya dibatasi," kata Achmad.
Selain itu, objek penerima manfaat MBG juga perlu dievaluasi, apakah penerima selama ini tepat sasaran atau tidak. Menurut Achmad, mungkin orang-orang yang mampu atau hidupnya berkecukupan tidak perlu dibantu.
"MBG ini kan bagus untuk anak-anak kita. Jadi kita harap pemerintah, kalau bisa di-mapping dulu prioritas penerimanya. Kita prioritaskan dulu masyarakat miskin ekstrim, masyarakat di daerah terpencil, sehingga MBG tepat sasaran. Kalau orangnya mampu, itu menurut kita juga patut kita pertimbangkan. Ya kita evaluasilah. Mana yang prioritas, mana yang tak perlu dibantu sehingga terjadi juga efisiensi anggaran di situ," jelas mantan bupati Rokan Hulu dua periode ini.
Achmad juga berharap pengelola MBG tidak sekedar mengejar target penyerapan besar anggaran MBG saja tanpa memperhatikan layak atau tidak penerima manfaat MBG. Yang lebih utama, kata Achmad, bagaimana anggaran MBG yang dicairkan itu tepat sasaran dan tidak ada pemborosan.
"Contohnya anak-anak libur, kalau libur ya jangan dikasih juga, jangan dipaksakan antar juga. Dan sebentar lagi puasa, ini perlu tidak MBG, ini yang perlu dikaji lagi. Sesuatu itu harus dipertimbangkan lebih dulu. Kalau anak libur seperti apa skemanya, puasa seperti apa. Ini bukan pekerjaan mudah, sasaran kita kan orang yang mobile. Perlu up date terus menerus sehingga MBG ini betul-betul tepat sasaran. Manfaatnya bisa dirasakan masyarakat banyak, apalagi ini anggarannya besar, ratusan triliun," papar Achmad.
Achmad kemudian menekankan, selain bertujuan mencerdaskan anak Indonesia, program MBG juga membuka peluang penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan perputaran ekonomi di pedesaan. Namun begitu, Achmad berharap dampak positif program MBG ini tidak membuat tujuan utama MBG mencerdaskan anak bangsa tidak mencapai sasaran.
"Kuncinya di evaluasi tadi. Evaluasi terus. Mana kekurangan, di situ kita benahi. Mana masukan masyarakat perlu jadi pertimbangan, kita terima dengan tangan terbuka. Transparan juga penting. Kalau ada korupsinya, kita kejar, turunkan tim pengawasannya," ujar Achmad. ***
( sumber : goriau.com )
