fraksidemokrat.org--Jakarta - Rupiah melemah dan tembus hingga Rp. 14.000 per dolar AS. Ini merupakan babak baru dalam perjalanan sejarah Indonesia selama 17 tahun terakhir. ‘’Sayangnya, babak baru ini sama sekali tidak menggembirakan. Pemerintah harus segera dan sangat serius menangani ini, dan mengantisipasi dampak melemahnya ekonomi Indonesia bagi masyarakat,’’ demikian Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Didik Mukrianto, di Jakarta (24/08).
Pelemahan rupiah hingga level Rp. 14.000 per dolar AS ini pernah menjadi sejarah kelam bangsa Indonesia pada 1997-1998. Saat itu, krisis melanda berbagai sektor perekonomian dan menimbulkan dampak yang sama sekali tak mudah diatasi. Daya beli menurun tajam, pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi prahara di mana-mana, dan terjadi kerawanan sosial.
‘’Rupiah ini kondisinya gawat. Maka sekali lagi harus menjadi perhatian sangat serius dari pemerintah. Tentu kita tidak akan lupa pada kejadian tahun 1997-1998, melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika bahkan hingga level Rp. 14.000 sempat membuat kolaps perusahaan di Indonesia dan memporakporandakan perekonomian kita,’’ tutur Didik.
Ditegaskan, penanganan rupiah tidak bisa dilakukan dengan melempar wacana-wacana tidak perlu dan bahkan pernyataan-pernyataan yang bisa membingungkan pasar. Meski kenyataan ini dipengaruhi oleh kebijakan negara seperti Amerika, Tiongkok dan beberapa negara lainnya, namun pemerintah harus segera melakukan langkah konkret untuk bisa memproteksi diri terhadap pelemahan ini.
‘’Jika trendnya terus melemah, bisa dipastikan perekonomian kita semakin goyah dan imbasnya daya beli masyarakat lemah. Ini kan umum, kenaikan kebutuhan bahan pokok tak bisa dihindarkan, sementara daya beli terus menurun. Akibatnya akan sangat serius,’’tutur Ketua Umum Pengurus Karang Taruna Nasional ini.
Didik percaya, pemerintah sudah dan akan melakukan tindakan-tindakan terbaik untuk mengatasi masalah melemahnya rupiah. ‘’Tapi sebagai anggota dewan, adalah juga kewajiban kami terus mengingatkan pemerintah agar tetap terjaga, siaga, cepat dan bersungguh-sungguh membuat langkah-langkah konkret dan strategis untuk mengatasi masalah. Atau, juga mengantisipasi dampaknya bagi rakyat. Salah satu dampaknya, kerawanan sosial karena sulitnya masyarakat mengakses pekerjaan dan memenuhi kebutuhan hidup,’’ tegas Didik seraya juga mengingatkan utang luar negeri Indonesia yang akan jatuh tempo pada Oktober 2015.
‘’Jatuh tempo utang luar negeri bisa dipastikan akan sangat berpengaruh kepada posisi rupiah. Seiring itu, serapan anggaran yang relatif kecil dari pemerintah selama semester I tahun 2015 berkontribusi terhadap kondisi perekonomian mikro yang semakin terpuruk,’’ kata Didik.
Ketua DPP Partai Demokrat bidang Perundang-undangan, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum ini berharap agar pemerintah segera melakukan langkah-lagkah strategis untuk melakukan penguatan fundamental ekonomi kita baik dalam konteks makro dan mikro agar perekonomian kita tidak semakin terpuruk sebagai akibat pelemahan rupiah.
Didik juga mengingatkan, kebijakan pemerintah terhadap perkonomian saat ini harus segera diperbaiki. Pencabutan subsidi yang berlebihan akan membuat harga semakin meningkat dan daya beli rakyat menurun. Target penerimaan pajak yang digenjot secara represif akan membuat harga semakin melejit dan pelaku bisnis semakin tidak nyaman. Padahal seharusnya, pemerintah memberikan insentif perpajakan terhadap perusahaan agar tidak kolaps dan bisa tetap kokoh untuk penyerapan tenaga kerja serta menggerakkan sektor riil.
‘’Yang dibutuhkan saat ini adalah stabilisasi harga, stimulasi pertumbuhan dan pencegahan PHK, kebijakan pajak yang tepat dan pemberian insentif kepada perusahaan khususnya yang hampir kolaps. Jangan terjadi rush pembelian dollar, hentikan spending dan janji-janji yang membuat pasar tidak nyaman. Terakhir, pastikan Presiden dan pemerintah punya solusi dan kebijakan yang tepat serta tahu prioritas,’’ kata Sekretaris Jenderal Ikatan Alumni Univ Trisakti ini.(***)
