Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP), Selasa (2/8/15). Rapat tersebut terkait dengan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas Elpiji serta Wilayah Kerja (WK) Minyak & Gas di Indonesia. Mitra yang datang memenuhi undangan yaitu Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Satuan Kerja Khusus Unit Pengelola Hulu Migas (SKK Migas), Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas), dan PT Pertamina (Persero). Rapat tersebut dimulai pukul 14.00 di ruang rapat Komisi VII Gedung Nusantara I DPR RI.
Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Pimpinan Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Ir. H. Mulyadi. Agenda rapat yang dibahas dalam rapat dengar pendapat tersebut merupakan bagian fungsi pengawasan DPR RI. " Rapat ini akan membedah seputar persoalan terkini terkait pendistribusian BBM dan Elpiji serta Pengelolaan WK migas yang ada di Indonesia" jelasnya saat membuka rapat.
Di dalam presentasinya Direktur Jendral Migas IGN Wiratmaja mengatakan bahwa kenaikan volume BBM bersubsidi pada umumnya selalu melebihi kuota, itu terjadi dari tahun 2010 sampai 2014 (kecuali pada tahun 2013, karena kenaikan harga BBM). Tahun 2015 Premiun tidak lagi disubsidi, sehingga hanya minyak tanah dan solar saja yang mendapat subsidi dari pemerintah. Minyak tanah realisasi sampai dengan 29 Agustus 2015 sebesar 0,49 Juta KL untuk proyeksi sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar 0,73 Juta KL di APBN-P 2015 sebesar 0,85 Sedangkan Minyak solar realisasi sampai dengan 29 Agustus 2015 9,09 Juta KL untuk proyeksinya sampai 31 Desember 2015 sebesar 16,02 di APBN-P 2015 sebanyak 16,02 Juta KL.
“Prognosa realisasi solar sampai dengan desember 2015 diperkirakan menurun sebesar 0,23 Juta KL dari hasil pengurangan konsumsi kapal nelayan diatas 30 GT. Sedangkan realisasi kuota minyak tanah 2015 mengalami penurunan sebesar 20% dibanding realisasi tahun 2014 akibat program konversi minyak tanah ke elpiji sebanyak 1,128 juta paket perdana.
“Untuk pengawasan kami juga memiliki program pengawasan BBM bersubsidi dan sistem monitoring penyaluran LPG 3 Kg berbasis web (SIMOL3K)”, pungkas Dirjen Migas.
Di dalam sesi pendalaman Kapoksi Fraksi Partai Demokrat, Ir. H. Mulyadi menekankan perlu ada daftar (data base) agen LPG di seluruh Indonesia dan bagaimana persebarannya wilayah kabupaten, kota, dan provinsi di wilayah Indonesia. Hal itu yang belum terpaparkan secara jelas dan baik.
“Jangan sekadar hanya mengejar jumlah konversi secara kuantitas saja namun juga harus dilihat distribusi yang adil dan merata berdasarkan pada tata wilayah dan geografis, di bagian mana saja masyarakat yang belum dapat menikmati elpiji 3 Kg. Harus ada klasifikasi dan indikator bahwa orang yang mendapatkan bbm bersubsidi dan gas 3 Kg benar-benar membutuhkan karena jauh aksesibility-nya dan kurang mampu. Hal itu penting karena peran pemerintah sebagai pelayan dan penyedia energi untuk masyarakat.
Terkait dengan pengelolaan wilayah kerja Migas (WK), Dirjen Migas mengungkapkan akan banyak menawarkan sebanyak 319 WK kepada investor yang banyak terdapat di wilayah Barat Indonesia seperti di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Selain pengembangan WK conventional juga dilakukan pengembangan unconventional yaitu shale gas dan coalbed methane sebanyak delapanWK.
Di dalam upaya pemerintah mengembangan eksplorasi dan ekpoitasi migas, Ir. H. Mulyadi menanyakan untuk WP & B terbesar di Indonesia siapa saja? Minimal lima besar saja disebutkan. Itu penting untuk mengevaluasi kerja KKKS yang tidak mau memenuhi target lifting migas yang telah disepakati dengan pemerintah Indonesia. “Sejauh mana, apakah ada revisi dan realisasinya, kan belum ada? Jika tidak memenuhi target maka sebaiknya adan upaya untuk memberikan sanksi terhadap KKKS. Hal itu semata untuk mengamankan kepentingan energi di Indonesia,” ungkapnya dengan tegas. (age) (*)
sumber gambar : kliksumbar.com
