Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Iman Adi Nugraha, menyampaikan permintaan tegas kepada bank-bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar tidak mempersulit proses pengajuan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Hal itu disampaikannya menanggapi banyaknya keluhan dari masyarakat, khususnya di wilayah Sukabumi, terkait sulitnya akses terhadap pembiayaan usaha melalui program KUR.
“Saya banyak menerima keluhan dari masyarakat yang meminta bantuan. Maka, saya minta kepada bank penyalur, apalagi yang dikelola oleh negara, jangan mempersulit. Program KUR ini kan sudah diamanahkan oleh negara untuk membantu rakyat, jadi jangan menutup diri,” ujar Iman Adi Nugraha kepada wartawan usai menghadiri kegiatan pendidikan politik DPC Demokrat Kota Sukabumi di Hotel Fresh pada, Selasa (17/06/25).
Ia bahkan mendorong agar bank penyalur bersikap lebih proaktif dengan sistem jemput bola dalam menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan modal usaha.
Menurutnya, jika akses terhadap KUR tetap sulit, maka masyarakat akan semakin rentan terjerat praktik rentenir hingga pinjaman online (pinjol) ilegal yang merugikan.
Iman menegaskan bahwa program KUR telah dirancang pemerintah sebagai skema pendanaan yang terjangkau bagi pelaku UMKM dari skala mikro hingga menengah. Bahkan untuk pinjaman mulai dari Rp5 juta hingga Rp100 juta, seharusnya tidak dibebani dengan persyaratan jaminan atau agunan.
“Skema KUR itu sudah bagus. Untuk nominal yang mikro, seperti Rp5 juta sampai Rp100 juta, sebetulnya tidak perlu jaminan. Maka rakyat harus dibantu agar mereka mudah mendapatkan akses kredit dari negara. Jangan dipersulit,” tegasnya.
Lebih lanjut, Iman Adi Nugraha menyoroti pentingnya dukungan terhadap sektor UMKM dan pariwisata di wilayah Sukabumi, baik kota maupun kabupaten. Ia menilai penguatan kedua sektor tersebut dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal jika ditopang dengan kebijakan pembiayaan yang ramah terhadap rakyat kecil.
“Kalau kita bicara Sukabumi, bagaimana kita bisa bangun sektor pariwisata dan UMKM? Tentu rakyat kita butuh sentuhan, butuh bantuan, butuh bimbingan. Maka KUR itu harus hadir sebagai solusi, bukan jadi penghalang,” katanya.
Ia juga mendorong adanya evaluasi terhadap kinerja bank penyalur KUR, termasuk Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang selama ini menjadi lembaga penyalur terbesar. Menurutnya, pengawasan harus diperketat agar program ini benar-benar bermanfaat bagi rakyat, bukan hanya memenuhi target angka penyaluran semata.
Legislator partai Demokrat ini berharap seluruh pihak, terutama lembaga keuangan pelaksana, dapat menyelaraskan semangat program KUR dengan kondisi riil masyarakat di lapangan. Ia mengajak semua pihak untuk mendorong kemudahan akses pembiayaan agar UMKM tumbuh dan rakyat semakin sejahtera.
“Negara sudah siapkan programnya. Sekarang tinggal komitmen dari pelaksananya. Mari kita bantu UMKM agar mereka bisa naik kelas dan berdaya saing,” pungkasnya. (Ky)
( sumber : sukabumiku.id )
