Anggota Komisi XI DPR RI, Wahyu Sanjaya menegaskan pentingnya penguatan hilirisasi kelapa serta kemudahan regulasi ekspor untuk memperkuat posisi produk kelapa Indonesia di pasar global.
Selain itu, ia juga menyoroti keluhan para petani kelapa, khususnya di Sumatera Selatan, yang merasa hasil panennya diproses di dalam negeri, tetapi diekspor lalu diberi label negara lain, seperti Thailand.
“Berarti, kita harus mendorong hilirisasi. Supaya hilirisasi itu berkembang, sehingga kalau ada produk-produknya itu, tidak merek Thailand, produk itu berasal dari negara Indonesia," kata Wahyu Sanjaya usai mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi XI DPR RI ke Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Jumat (16/05/2025).
Politisi Partai Demokrat ini juga menekankan perlunya dorongan hilirisasi agar produk kelapa Indonesia dapat diproses dan diberi merek asli Indonesia. Baginya, jika hilirisasi berjalan baik, produk kelapa Indonesia tidak lagi menjadi merek negara lain, melainkan membawa nama Indonesia.
"Kita berharap juga, makanya hari ini kita juga akan menyampaikan dengan Perhimpunan Bank Negara (Himbara), bagaimana caranya mendorong hilirisasi agar pabrik-pabrik terkait, termasuk salah satunya produk-produk sumber daya alam kita, termasuk kelapa, hal ini bisa didorong sehingga produknya kedepannya merek dan labelnya, tidak label negara Thailand lagi, (tetapi) menjadi label negara kita yaitu negara Indonesia," tambah politisi Partai Demokrat ini.
Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menambahkan, jenis kelapa segar dan kopra kini tengah naik daun di pasar China dan Thailand. Namun, Fauzi mempertanyakan mengapa Indonesia masih mengekspor kelapa ke Thailand, yang kemudian diekspor lagi ke negara lain seperti China.
"Jenis kelapa itu ada kelapa segar, ada kelapa kopra. Kelapa-kelapa segar ini memang, trending di China. Itu lagi naik, seperti di negara Thailand dan negara China. Selama ini memang, ekspor kita ke Thailand, dan Thailand ke China. Kenapa kita tidak langsung ke negara China, Bangladesh dan India, yang mereka sangat membutuhkan," tuturnya.
Tak hanya itu, Fauzi menyampaikan bahwa regulasi ekspor perlu dipermudah. Sehingga, para eksportir, khususnya pelaku UMKM, dapat mengakses pasar langsung tanpa perantara.
"Pertama, kita akan memanggil BPDPKS untuk melakukan edukasi yang kedua kita minta kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk melakukan edukasi. Yang kedua, kita meminta kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan Bea Cukai, untuk mendapat peluang supaya ekspor kelapa kelapa ini, khususnya dari provinsi Sumatera Selatan ini, bisa regulasinya dipermudah, peluang-peluang ekspornya bisa dibuka secara maksimal mungkin, sehingga tidak lagi kita ekspor ke negara Thailand, langsung ke negara tujuan," ujarnya.
Legislator Dapil Sumatera Selatan ini juga menegaskan perlunya pendampingan dari sisi pembiayaan, distribusi, hingga pengemasan. Hal itu agar eksportir kelapa Indonesia mampu bersaing. Serta, menjangkau pasar global dengan lebih maksimal.
"Negara tujuan ini, mungkin terkendala eksportir, kita ini masih eksportir UMKM. Dia butuh bimbingan, dia butuh edukasi, supaya jaringannya, pembiayaannya, distribusinya, pengemasannya bisa secara maksimal," katanya.
Kendati demikian, politisi Partai NasDem ini berharap sektor kelapa Indonesia semakin maju, memberikan keuntungan lebih besar bagi petani lokal. Serta, meningkatkan citra produk Indonesia di dunia internasional.
"Kita meminta kepada institusi terkait, baik Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), baik Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, bahkan Bea Cukai, untuk melakukan edukasi dan pembelajaran, supaya eksportir kelapa kopra ini bisa maksimal dilakukan," tutupnya. (*)
( sumber : riaumandiri.co )
