Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan mengapresiasi berbagai masukan dari aparat penegak hukum di Jambi terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang belum pernah direvisi sejak 1981.
Dalam kunjungan kerja Komisi III DPR RI ke Jambi, Hinca menyampaikan bahwa pihaknya mendengarkan secara langsung pandangan dari tiga unsur utama, yakni Polda Jambi, Kejaksaan Tinggi Jambi, dan Pengadilan Tinggi Jambi.
“Seluruh unsur tersebut sebelumnya telah menerima draf RUU KUHAP untuk dipelajari dan kemudian menyampaikan catatan serta usulan perbaikan,” jelas Hinca dalam keterangannya dikutip pada laman Parlementaria di Jakarta, Sabtu (13/9/2025).
Hinca menilai sejumlah masukan sangat konstruktif, salah satunya dari Pengadilan Tinggi Jambi mengenai pentingnya memasukkan konsep amicus curiae atau Sahabat Pengadilan dalam pembahasan RUU KUHAP. Menurutnya, konsep ini sudah dipraktikkan di lapangan, namun belum memiliki dasar hukum yang kuat.
“Kalau ini masuk dalam pembahasan RUU KUHAP, maka Sahabat Pengadilan yang datang dari masyarakat akan memberikan nilai tambah. Mereka bisa menyampaikan pandangan, fakta, atau hal-hal yang mungkin tidak didapatkan penyidik, penuntut, maupun hakim. Dengan demikian, penegakan hukum di Indonesia bisa menjadi lebih baik,” ujar Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa Komisi III DPR RI berkomitmen untuk terus menjemput ide, gagasan, dan pikiran dari para penegak hukum maupun masyarakat, sehingga revisi RUU KUHAP dapat lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan zaman. (ns)
( sumber : gemapos.id )
