Kopdes Merah Putih Belum Jelas, Jangan Disangka Program Bagi-bagi Duit oleh Masyarakat Desa

Minggu, 22 Juni 2025 10:03

pak sartono h (1)

Anggota Komisi VI DPR RI Sartono Hutomo menilai pemerintah perlu mengeluarkan regulasi yang mengatur secara jelas terkait dengan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Sartono menekankan, regulasi itu perlu memuat ketentuan mengenai beragam hal, mulai dari penggunaan dana selama operasional koperasi itu hingga sinergi koperasi dengan UMKM atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah ada.

"Ini supaya tidak ada permasalahan-permasalahan hukum di kemudian hari," kata Sartono dalam keterangan video yang dipantau di Jakarta, Jumat (2025). 

Selain itu, ia juga menilai Program Kopdes Merah Putih harus disosialisasikan secara masif agar tidak dipahami sebagai program "bagi-bagi uang" oleh masyarakat desa.

"Sosialisasi itu betul-betul dipahami, apakah ada juga masyarakat yang berpikiran ini bagi-bagi uang," ujar Sartono.

Menurutnya, pemerintah perlu mengantisipasi hal tersebut dengan membuat mekanisme yang jelas terkait penanggung jawab pencairan dana di tingkat desa dan memastikan keberadaan Koperasi Desa Merah Putih tidak mengganggu kelangsungan UMKM di setiap desa yang sudah ada terlebih dahulu.

Sebelumnya Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto telah menyatakan pihaknya siap mendampingi desa dalam menyukseskan pendirian Kopdes Merah Putih.

“Insya Allah, kami akan melakukan pendampingan, melakukan pemberdayaan. Karena perintah dari Bapak Presiden Prabowo bukan hanya membentuk, melainkan juga kita ingin Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini benar-benar terasa manfaatnya oleh seluruh rakyat,” kata Mendes PDT Yandri.

Ia pun menyampaikan Presiden Prabowo Subianto mengharapkan terbentuknya Kopdes Merah Putih dapat menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia yang ada di desa, di tepi-tepi pantai, di pinggir-pinggir sawah, di kaki-kaki gunung, hingga di gang-gang sempit.

Selain itu Mendes menyampaikan pula bahwa pembentukan Kopdes Merah Putih diharapkan mampu menghilangkan rentenir dan pinjaman online (pinjol) yang saat ini merajalela hingga membuat rakyat menderita.

Menurut Yandri, kehadiran Kopdes Merah Putih juga akan memotong mata rantai distribusi yang panjang. Dengan demikian, kata dia,  para tengkulak yang selalu memainkan harga kebutuhan pokok di pasar yang meresahkan masyarakat bisa dihilangkan.

( sumber : inilah.com )


Berita Lainnya

Nasional

5 Pulau RI Dijual Online, Pimpinan Komisi II: Pemerintah Harus Selidiki

Nasional

Rinto Subekti Tekankan Pentingnya Penguatan Nilai Pancasila dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia

Nasional

Tepatkah Wamen Rangkap Jabatan Komisaris BUMN? Herman Khaeron: Secara Aturan Wamen Jadi Komisaris Sah-Sah Saja

Nasional

Komisi VIII Siap Tampung Aspirasi Penyelenggaraan Haji Oleh Daerah

Nasional

Waka Komisi II DPR: Jangan Sampai ASN WFA Malah Tak Kerja Sama Sekali

Nasional

Transmigrasi Tuntas: Wujud Nyata Keadilan Agraria untuk Rakyat Sukabumi

Nasional

Karena Perangkat Desa Jadi Garda Terdepan, Herman Khaeron Dorong Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan dan Kepastian Jabatan

Nasional

Legislator DPR RI Dapil Sukabumi Iman Adinugraha Soroti Pungli Rekrutmen Kerja di Pabrik

Berita: Nasional - 5 Pulau RI Dijual Online, Pimpinan Komisi II: Pemerintah Harus Selidiki •  Nasional - Rinto Subekti Tekankan Pentingnya Penguatan Nilai Pancasila dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia •  Nasional - Tepatkah Wamen Rangkap Jabatan Komisaris BUMN? Herman Khaeron: Secara Aturan Wamen Jadi Komisaris Sah-Sah Saja •  Nasional - Komisi VIII Siap Tampung Aspirasi Penyelenggaraan Haji Oleh Daerah •  Nasional - Waka Komisi II DPR: Jangan Sampai ASN WFA Malah Tak Kerja Sama Sekali •  Nasional - Transmigrasi Tuntas: Wujud Nyata Keadilan Agraria untuk Rakyat Sukabumi •  Nasional - Karena Perangkat Desa Jadi Garda Terdepan, Herman Khaeron Dorong Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan dan Kepastian Jabatan •  Nasional - Legislator DPR RI Dapil Sukabumi Iman Adinugraha Soroti Pungli Rekrutmen Kerja di Pabrik •