Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto menegaskan komitmen parlemen untuk memastikan tidak ada lagi wilayah blank spot di Indonesia, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap praktik kejahatan digital. Hal itu disampaikan saat kunjungan kerja Komisi I ke Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Balmon) di Bandung.
“Pada hari ini kita ke Balmon di Bandung untuk memastikan semua permasalahan yang ada bisa ditangani dengan baik,” ujar Anton kepada Parlementaria usai memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi I DPR RI ke Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio di Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (11/2/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Komisi I juga menyoroti besarnya kontribusi sektor frekuensi terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Anton menyebut, sektor ini menyumbang angka yang sangat signifikan bagi negara. “Kita menyadari bahwa kita mendapatkan pendapatan di luar pajak itu Rp22,8 triliun. Bayangkan, ini nomor dua setelah migas. Ini harus dijaga betul,” tegasnya.
Menurut Anton, potensi besar tersebut harus diimbangi dengan pengawasan dan penguatan infrastruktur jaringan agar tidak ada lagi wilayah yang mengalami kekosongan sinyal. Komisi I ingin memastikan seluruh wilayah Indonesia terlayani konektivitas secara merata.
“Makanya kita datang ke sini untuk memastikan jangan sampai ada jaringan yang kosong, ada blank spot. Intinya kita hadir di sini untuk memastikan Indonesia tidak ada lagi daerah yang menjadi black spot,” kata Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.
Ia menjelaskan, pemanfaatan teknologi harus dilakukan secara kolaboratif dan saling melengkapi sesuai kondisi geografis Indonesia yang beragam. “Kalau ada daerah pegunungan yang susah pakai kabel, ya mungkin pakai satelit. Kalau yang bisa cepat, pakai broadband atau fiber optik. Semuanya harus saling melengkapi,” jelas Anton. (mri/rdn)
( sumber : dpr.go.id )
