fraksidemokrat.org. Fraksi Partai Demokrat menilai pemberian subsidi BBM tetap perlu dilakukan. Pengurangan subsidi beberapa waktu lalu yang bernilai Rp 240 triliun, dinilai belum optimal dampaknya terhadap pembangunan dan program-program kesejahteraan masyarakat dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.
Demikian pandangan lain dari 11 poin yang disampaikan Fraksi Partai Demokrat dalam Rapat Paripurna DPR RI (20/08) di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta yang dibacakan anggota Komisi IX dr Verna Gladies Merry Inkiriwang. Terkait target penerimaan negara dari sektor pajak, bea dan cukai dalam RAPBN 2016, F-PD memandang pemerintah terlalu optimis. Hal ini tercermin dari capaian pajak tahun anggaran 2015 yang masih jauh dari target yang diharapkan dengan empat bulan tersisa oleh karena itu diperlukan penyesuaian agar potensi penerimaan pajak sejalan dengan target Pemerintah. Fraksi Partai Demokrat meminta kepada Pemerintah untuk memperluas basis penerimaan pajak dan memberikan insentif fiskal seperti sunset policy dalam rangka meningkatkan investasi dan daya saing serta menjaga daya beli masyarakat dengan prioritas industri padat karya, industri berbasis IPTEK, dan industri berbasis produk-produk unggulan Indonesia, termasuk yang berorientasi ekspor.
Pemerintah juga perlu memperhatikan konektivitas ekonomi nasional dan konektivitas ekonomi internasional Indonesia yang akan menghubungkan Integrasi Indonesia dengan pusat-pusat perekonomian regional dan global dalam rangka meningkatkan daya saing nasional. Konektivitas nasional yang mandiri seperti sistem logistik nasional (sislognas), sistem transportasi nasional (sistranas) seperti halnya implementasi nyata dari Tol Laut, pengembangan wilayah (RPJMN/RTRWN) serta teknologi informasi dan komunikasi (ICT) untuk mendorong perdagangan dalam negeri dan efisiensi distribusi.
F-PD berkomitmen mendorong pemerintah untuk melakukan monitoring dan memberikan pelatihan kepada penerima Dana Desa dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan anggaran agar kelak tidak terjerat persoalan hukum. Penting, penyaluran Dana Desa secara terencana, tersebar merata, dan terserap dengan baik agar memiliki manfaat langsung kepada masyarakat pedesaan sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa.
Sementara terkait ketenagakerjaan, catatannya adalah: perlunya peningkatan kemampuan pemerintah dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di bawah 5 persen, menghindari PHK, memberikan payung dan perlindungan hukum bagi pekerja baik di dalam maupun di luar negeri, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Dalam konteks ini pula peningkatan pelatihan dan pembekalan bagi tenaga kerja terlatih dan terampil ke luar negeri mendesak dilakukan. ‘’Kita harus mencetak wirausahawan baru baik yang tradisional maupun yang berbasis teknologi (technopreneurship) dalam menyambut persaingan dan tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.’’
Aspek lain, F-PD mengapresiasi sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2016 dalam fungsi pertahanan seperti peningkatan kontribusi industri pertahanan dalam negeri terhadap pemenuhan minimum essential forces (MEF), peningkatan kesejahteraan prajurit melalui pembangunan perumahan dinas dan peningkatan kesiapan TNI dengan penyelenggaraan latihan, serta penguatan keamanan laut dan daerah perbatasan. Namun, patut dicatat, ada ketidaksesuaian antara alokasi anggaran pertahanan RAPBN 2016 dengan sasaran yang ingin dicapai. Hal ini terlihat dari menurunnya alokasi anggaran fungsi pertahanan sebesar 6,3 persen pada RAPBN 2016. Maka pemerintah perlu mempertahankan ketangguhan Alutsista Indonesia demi menjaga keamanan, stabilitas dan kedaulatan. Peran Badan Intelijen Nasional (BIN) juga perlu ditingkatkan meliputi sumber daya manusia baik jumlah maupun kompetensinya.
Dalam konteks stabilitas keamanan nasional dan penegakan hukum, F-PD meminta Pemerintah untuk terus meningkatkan kesejahteraan POLRI dan Lembaga Penegak Hukum (KPK, Kejaksaan, MA, KY, dan lainnya) termasuk melengkapi infrastruktur, sarana dan prasarana dalam menjalan tugasnya.
Di bagian akhir, F-PD memaparkan kebutuhan masyarakat terkait pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, kelautan dan ekonomi kerakyatan. Untuk kesekian kalinya, Fraksi yang dipimpin Edhie Baskoro Yudhoyono (Ketua) dan Didik Mukrianto (Sekretaris) ini, mendorong pemerintah untuk terus memberikan dan meningkatkan program-program pro-rakyat yang pernah dilakukan. Program-program yang harus dijaga kesinambungannya itu antara lain Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Beasiswa untuk siswa miskin tingkat pendidikan dasar, menengah dan tinggi; Jamkesmas; BPJS; Raskin; Bantuan Keluarga Harapan; Bantuan Penyandang Cacat; Bantuan untuk Pengungsi Korban bencana alam; Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Mandiri); Kredit Usaha Rakyat (KUR); Bantuan terhadap Petani (PUAP, PUMP, Bantuan Bibit, Bantuan Pupuk, Bantuan Traktor); dan bantuan terhadap Nelayan serta program pembangunan infrastruktur perdesaan (PPIP). (akmal/tim media)
