fraksidemokrat.org.--Jakarta. Meski jawabannya dipastikan tertunda karena rapat degar pendapat tidak dihadiri menteri terkait, Wakil Ketua Komisi VI dari Fraksi Partai Demokrat Azam Azman Natawijaya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kritis kepada PT Barata dan PT INKA dalam sidang Komisi VI DPR RI Rabu (26/08). ‘’Apa yang diharapkan pemerintah terhadap PT. Barata? Dengan usulan PMN ini, apa yang akan dicapai oleh PT. INKA dan PT. Barata Indonesia? Hal-hal mengenai perubahan regulasi, sinergi antar BUMN tolong dijelaskan lebih detail dengan siapa saja, lalu masukkan ke dokumen. Jawaban-jawaban tersebut nanti dijawab secara tertulis,’’ kata Azam yang memimpin sidang RDPU ini.
Azam menyatakan, jangan sampai Indonesia ekspor tapi merugi. RDPU ini dihadiri Direktur Utama PT. INKA dan Direktur Utama PT. Barata Indonesia, menyatakan bahwa dalam 10 bulan terakhir banyak penyempurnaan yang dilakukan, terutama setelah kunjungan kerja Komisi VI ke PT. Barata. ‘’Tapi kita membutuhkan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) karena potensi dalam pasar industri kami sangat besar.’’
Laba PT. Barata di tahun 2014 adalah sebesar (-) Rp 90 miliar, dikarenakan adanya normatif akuntansi terkait proyek di Lombok. PMN akan digunakan untuk:
pengembangan pabrik foundry, yang merupakan tulang punggung Barata, sebesar Rp 200 miliar. Unit forging and machining center, terkait presisi foundry, sebesar Rp 200 miliar. Pengembangan pabrik industri agro, sebesar Rp 100 miliar. Proyeksi total penjualan yang akan dihasilkan dengan PMN dan tanpa PMN adalah: Rp 815 miliar dan Rp 290 miliar.
Terkait ekspor ke US, diproyeksikan pada tahun 2017 ada potensi market sekitar 3000 unit gerbong. Namun hingga saat ini kita hanya mampu memproduksi 2000 unit gerbong. ‘’Info dari klien kami di China, kualitas produk Barata tidak kalah dengan produk China. Kita sudah mengekspor produk-produk kita sejak 2002. Usaha PT. Barata Indonesia di sektor manufaktur akan terus dikembangkan, karena potensi inudstri foundry sangat baik 10 tahun kedepan.’’
Sementara Dirut PT INKA menyatakan, sedang mendorong harapan presiden yaitu untuk mendorong transportasi darat yang terintegrasi. ‘’INKA satu-satunya perusahaan yang dapat dikatakan cukup prihatin karena memiliki peralatan yang tua.
Kedepannya kita akan bersinergi dengan BUMN lain. Kami mendesain lokomotif-lokomotif dengan mesin dari US, selain itu juga kami sudah mendesain rail bus, kereta inspeksi, dsb.’’
PT INKA mengusulkan dukungan pendanaan murah melalui sinergi BUMN, pembebasan bea masuk komponen impor dan PPN dan kebijakan pemanfaatan produk dalam negeri dalam setiap pengadaan di Indonesia. Potensi pasar ekspor Indonesia sangat besar yaitu Rp 90 miliar pada tahun 2015, dengan negara-negara tujuan ekspor seperti Australia, Bangladesh dan Myanmar.
Irmadi Lubis, dari Fraksi PDIP menyatakan kecewa karena seharusnya,
pemegang saham PT. Barata juga hadir dalam RDPU. ‘’Kementerian BUMN harusnya hadir. Kita hanya bisa meminta pertanggungjawaban ke pemerintah, bukan entitas bisnis seperti PT. Barata,’’ kata Irmadi.
Hal inilah yang kemudian juga dikuatkan dengan pertanyaan-pertanyaan kritis Azam. Menurut Azam, pertanyaan dewan kemarin, tidak akan cukup dijawab oleh entitas bisnis. Alhasil, rapat tidak menghasilkan kesimpulan. Komisi VI mengagendakan rapat kembali pekan depan dengan Kementrian BUMN. (ari/ tim media)
