Anggota Komisi IV DPR RI Bambang Purwanto menyambut baik instruksi Presiden RI Prabowo Subianto kepada jajaran pemerintahan menghapuskan kuota impor terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat orang banyak.
“Presiden melihat bahwa impor itu dimantaafkan oleh Kementerian untuk mengatur kuota sebagai syarat impor yang cenderung pilih-pilih karena itu dianggap oleh Presiden tidak adil,” kata Bambang, Rabu,(9/4/2025).
Bambang secara khusus meyakini instruksi dari Presiden Prabowo menghapuskan kuota impor akan berdampak positif pada komoditas daging di Indonesia. Bambang mengatakan, dengan kemudahan impor akan membuat harga daging jauh lebih terjangkau.
“Maka saat ini impor dibebaskan oleh Presiden siapa yang mampu tapi khusus untuk komoditas daging. Selama ini harga daging sebagai sumber protein sangat mahal dengan kemudahan impor tentu diharapkan lebih murah,” imbuh Bambang.
Bambang memandang, instruksi Presiden Prabowo juga akan membuat masyarakat menjadi lebih diuntungkan. Masyarakat, kata dia, akan jauh lebih mudah untuk mengkonsumsi daging sebagai sumber protein.
“Tapi masyarakat diuntungkan dan lebih terjangkau konsumsi daging sebagai sumber protein tidak seperti saat ini kalau mau makan daging nunggu lebaran kan kasihan,” beber dia.
“Presiden ini sangat memperhatikan masyarakat kecil agar mampu memenuhi protein hewani kalau daging murah,” tambah dia.
Bambang menepis anggapan dan kekhawatiran soal dampak dari penghapusan kouta impor. Bambang optimis para importir dalam negeri masih akan meraup untung sekalipun kouta dihapuskan dan dibuka lebar-lebar.
“Soal persaingan saya kira nanti akan terbentuk sacara alami dan masih bisa untung tapi memang berkurang dari kondisi saat ini,” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepada jajaran pemerintahan untuk menghapuskan kuota impor terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat orang banyak. Sebab, kuota impor dinilai menghambat kelancaran perdagangan.
“Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silakan, bebas. Tidak lagi kita tunjuk-tunjuk, hanya ini yang boleh, itu tidak boleh,” kata Prabowo saat menghadiri acara Sarasehan Ekonomi yang digelar di Menara Mandiri, Jakarta, mengutip dari keterangan tertulis, pada Selasa, (8/4/2025).
Prabowo mengatakan instruksi itu telah disampaikan kepada Menteri Koordinator, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional.
Menurut mantan Menteri Pertahanan itu, langkah penghapusan kuota impor merupakan bagian dari upaya pemerintah memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dan untuk merampingkan birokrasi.
Sementara itu, Begawan Ekonomi Rizal Ramli. Pada tahun 2018, sosok yang terkenal dengan sebutan Rajawali Ngepret ini pun juga menyarankan pada presiden saat itu, Joko Widodo untuk mengubah sistem impor beras dan bahan pangan lain. Dari sistem kuota menjadi tarif.
Sebab, eks Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur ini menyebut sistem kuota membuat Indonesia ketergantungan untuk mengimpor beras dan sangat menguntungkan kartel.
“Sudah saatnya kita hentikan sistem kuota ini, ganti tarif,” kata Rizal Ramli di Jakarta, Jumat (21/9/2018).
Rizal melanjutkan, saat menjabat Menko Kemaritiman di Kabinet Kerja Jokowi-JK, ia mengaku sudah mengusulkan sistem tarif tersebut kepada Jokowi dalam rapat kabinet.
“Namun, usulan itu tidak terlaksana. Padahal, Presiden Jokowi sudah setuju dan memerintahkan menteri terkait untuk menerapkan sistem tarif tersebut. Saya menduga usulan itu tidak terlaksana karena menteri di kabinet lebih loyal kepada parpol.
Terkait sistem tarif, Rizal menuturkan semua pihak bisa mengimpor beras asalkan membayar tarif impor sebesar 25 persen. Dengan sistem itu, ia menyebut harga beras secara otomatis turun menjadi 75 persen.
Ia juga menyebut sistem tersebut membuat pengeluaran konsumen dari golongan menengah berkurang 25 persen. Akibat pengurangan pengeluaran itu, kata dia, dapat membuat daya beli meningkat dan mempercepat pemulihan ekonomi.
“Ibu rumah tangga golongan menangah yang kalau belanja sehari-hari Rp200 ribu, dia tidak usah Rp200 ribu, cukup Rp150 ribu. Nah Pak Jokowi kalau lakukan itu sama artinya kasih uang Rp50 ribu. Dikali satu bulan sama dengan memberi Rp1,5 juta,” ujarnya.
Laporan: Arsul Rizal
( sumber : kedaipena.com )
