Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Anton Suratto, menyampaikan serangkaian pandangan dan pertanyaan terkait penanganan berita hoax saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Komdigi). Dalam kesempatan tersebut, dia menekankan pentingnya regulasi yang memiliki kekuatan hukum jelas untuk menangani masalah yang semakin meresahkan ini.
“Apa saja regulasi yang diperlukan agar dapat menangani masalah berita hoax dengan kekuatan hukum yang jelas,” ujar Anton dalam pembukaan pernyataannya, Rabu (4/2/2026) di Jakarta.
Sebagai langkah utama, Anton mengajukan pertanyaan terkait regulasi yang dapat mendukung tindakan tegas terhadap penyebar hoax. Menurutnya, diperlukan aturan yang memungkinkan penutupan (take down) akun penyebar hoax secara langsung beserta proses pengadilan atau pemberian hukuman.
“Tanpa adanya sanksi hukum, upaya penanganan tidak akan memiliki efek jera,” jelasnya.
Selain itu, Anton juga mengangkat fenomena di mana berita bohong cenderung lebih mudah viral dibandingkan berita benar yang hanya mendapatkan sedikit perhatian. Ia menanyakan bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk menyiasati kondisi tersebut agar informasi yang akurat lebih mudah menjangkau masyarakat.
Ide baru yang diajukan Anton adalah terkait pengelolaan keuntungan yang diperoleh pembuat konten hoax. Ia ingin mengetahui apakah mungkin untuk mengambil sebagian atau seluruh keuntungan tersebut dan mengalokasikannya kepada pemerintah atau korban yang menjadi sasaran berita hoax.
Tak hanya regulasi, Anton juga mengusulkan pembentukan lembaga khusus yang fokus pada keamanan di ruang digital.
“Apakah perlu dibentuk lembaga khusus seperti ‘Badan Keamanan Digital’ (mirip dengan badan-badan terkait keamanan di sektor lain seperti kelautan) untuk memastikan keamanan dan rasa aman di ruang digital,” ujarnya.
Menurut politisi asal Jawa Barat tersebut, lembaga semacam itu dapat melakukan tindakan cepat ketika ada pihak yang menyebarkan berita hoax atau informasi salah.
Pada bagian akhir, Anton menyoroti pentingnya menciptakan ekosistem digital yang tidak hanya aman dan nyaman, tetapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi yang merata bagi semua pihak.
“Sekali lagi, penting bahwa penanganan berita hoax tidak hanya sebatas penutupan akun namun juga diimbangi dengan hukuman yang jelas, karena tanpa sanksi tidak akan ada efek yang signifikan,” pungkasnya sambil mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran yang hadir dalam RDP tersebut.
( sumber : bogoronline.com )
