Wakil Ketua Komisi I DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Anton Sukartono Suratto, menilai langkah perjanjian antara Indonesia dengan Australia yang mencakup peningkatan kerja sama militer dan konsultasi strategis tingkat tinggi akan memperkuat stabilitas kawasan.
“Saya memandang penandatanganan perjanjian keamanan baru antara Indonesia dan Australia sebagai langkah strategis yang dapat memperkuat stabilitas kawasan, selama tetap sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif serta menjamin kedaulatan nasional,” kata Anton kepada awak media di Jakarta, Kamis,(13/11/2025).
Dalam konteks diplomasi, Anton memandang, langkah Presiden Prabowo sejalan dengan visi Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, yakni Thousand Friends, Zero Enemy. Artinya, lanjut dia, Indonesia membangun sebanyak mungkin persahabatan tanpa menciptakan permusuhan.
“Termasuk dengan Australia yang merupakan The Good Neighbor terdekat dan mitra penting di Indo-Pasifik,” beber Anton.
Anton menjelaskan , Indonesia dan Australia memang memiliki hubungan panjang dari kerja sama di bidang keamanan maritim hingga pertukaran informasi pertahanan. Anton meyakini, perjanjian kerjasama baru ini dapat menjadi momentum untuk memperdalam kepercayaan strategis di antara kedua pihak.
“Inti dari traktat juga sangat krusial: kedua negara berkomitmen untuk berunding secara intens dan memikirkan langkah bersama (atau mandiri) jika muncul masalah keamanan serius,” jelas Anton.
Anton menjelaskan, perjanjian Indonesia dan Australia ini jauh lebih dalam dari kerja sama pertahanan biasa, karena berbicara tentang koordinasi kebijakan tingkat tinggi. Perjanjian ini, tegas Anton, secara substansial menghidupkan kembali semangat yang sempat hilang dari Perjanjian Keamanan 1995.
“Penting juga bagi pemerintah untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut bukan hanya sekadar simbol diplomatik saja, tetapi juga berfokus pada peningkatan kapasitas nasional seperti transfer pengetahuan dan teknologi pertahanan yang sebenarnya diperlukan bagi perkembangan Industri Pertahanan Indonesia,” tegas Anton.
Dengan demikian, Anton memastikan, Komisi I DPR RI akan terus mengawal implementasi kesepakatan ini agar tetap berpihak pada kepentingan nasional dan berkontribusi nyata pada perdamaian dan stabilitas kawasan yang selaras dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yaitu bebas aktif.
“Sebagai wakil rakyat saya tentu akan menjalankan fungsi pengawasan dengan memastikan bahwa setiap bentuk kerja sama pertahanan tidak menimbulkan ketergantungan strategis ataupun membuka ruang bagi keterlibatan asing yang berlebihan di wilayah Indonesia,” tandas Anton.
Laporan: Muhammad Rafik
( sumber : kedaipena.com )
