Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Anita Jacoba Gah, meminta para siswa penerima Program Indonesia Pintar (PIP) di Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk menggunakan dana bantuan tersebut sesuai peruntukannya.
Menurut Anita Jacoba Gah, Dana PIP itu untuk memenuhi kebutuhan pendidikan seperti membeli perlengkapan sekolah, seragam, dan buku pelajaran.
“Saya minta siswa penerima PIP gunakan uangnya untuk kebutuhan pendidikan, bukan untuk hal-hal lain. Dana ini adalah bantuan agar anak-anak di NTT tidak putus sekolah,” tegas Anita.
Ia menegaskan hal itu dalam kegiatan Sosialisasi dan Percepatan Program Indonesia Pintar di SMK Negeri 3 Kota Kupang, Selasa (11/11/2025).
Anita mengungkapkan, melalui perjuangannya di Komisi X DPR RI, sekitar 500 ribu siswa di seluruh NTT berhasil menerima bantuan PIP dengan total anggaran lebih dari Rp300 miliar.
Dana tersebut disalurkan kepada siswa dari jenjang SD hingga SMA/SMK/SLB di seluruh kabupaten dan kota di NTT.
“Bagi saya ini masih sangat kurang. Saya juga mau minta kepada Pak Kadis Pendidikan berikan data berapa sebenarnya kebutuhan PIP untuk seluruh NTT tiap tahun,” ujarnya.
Politisi asal Partai Demokrat itu menegaskan, perjuangan menghadirkan dana PIP bagi siswa NTT tidak mudah karena membutuhkan koordinasi intensif antara DPR RI, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), serta pemerintah daerah.
“Saya selalu menekankan bahwa pendidikan adalah pintu keluar dari kemiskinan. Karena itu, perjuangan ini harus terus dilanjutkan,” kata Anita.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para kepala sekolah, guru, serta dinas pendidikan kabupaten dan kota yang telah membantu memastikan penyaluran PIP berjalan lancar dan tepat sasaran.
Namun, Anita juga menyoroti persoalan teknis pencairan dana di sejumlah wilayah pelosok. Ia mengaku menerima banyak keluhan terkait dana PIP yang tidak dapat dicairkan di beberapa daerah terpencil seperti Melolo dan Lewa di Kabupaten Sumba Timur, serta di Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya.
“Saya minta perhatian dari pihak perbankan, terutama BRI dan BNI, agar memastikan dana PIP bisa dicairkan oleh semua penerima tanpa kendala,” ujarnya.
Anita juga mengingatkan pihak bank agar tidak melakukan pemotongan terhadap dana milik siswa. “Jangan sampai siswa-siswi yang ingin menabung justru uangnya dipotong oleh bank,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Ambrosius Kodo, menegaskan pentingnya ketepatan sasaran dalam pendataan penerima PIP.
“Kuncinya ada di Dapodik. Kami minta operator sekolah input data apa adanya. Yang berhak harus menerima, yang tidak berhak jangan dipaksakan menerima hak orang lain,” kata Ambrosius.
Ia juga menegaskan agar operator sekolah bekerja sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan tidak memanipulasi data siswa.
“Kami pastikan operator PNS upload data sesuai ketentuan, bukan asal input. Data yang benar akan menentukan kebijakan yang tepat sasaran,” ujarnya.
Asisten Vice President BNI Pusat, Bonny Famedian, menjelaskan bahwa mulai tahun 2026, penyaluran PIP akan semakin mudah karena siswa penerima akan langsung mendapatkan kartu ATM.
“Kalau dulu siswa hanya menerima buku tabungan dan harus menunggu ATM dipesan, kini ATM sudah instan. Begitu datanya masuk, kartu juga langsung tersedia. Jadi, siswa tidak perlu antre di teller,” ungkap Bonny.
Dengan berbagai perbaikan sistem dan koordinasi lintas lembaga, Anita berharap pelaksanaan PIP ke depan akan semakin efektif dan menjangkau lebih banyak anak di NTT.
“Perjuangan ini belum selesai. Kita akan terus mendorong peningkatan alokasi agar semakin banyak anak di NTT bisa menikmati pendidikan tanpa hambatan ekonomi,” tutupnya.***
( sumber : victorynews.id )
