Anggota Komisi IV dari Fraksi Partai Demokrat, Ellen Esther Pelealu menyampaikan sejumlah sorotan penting terkait distribusi dan pendataan pupuk bersubsidi, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Hal itu disampaikan Ellen dalam agenda kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi Komisi IV DPR RI ke Pabrik Pupuk PT Petrokimia Gresik,
“Kami bangga melihat langsung keberadaan pabrik sebesar ini di Gresik. Petani kami di Indonesia Timur, khususnya Sulawesi Tengah, bahkan menyampaikan secara langsung preferensi mereka terhadap pupuk produksi Petrokimia Gresik karena kualitasnya yang lebih mudah larut dan tanpa ampas, sehingga hasil pertanian menjadi lebih baik”, ungkap Ellen pada forum yang dihadiri Direktur Utama PT. Petrokimia Gresik, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Bupati Gresik, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, serta Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gresik dikutip, Jumat,(16/5/2025).
Namun demikian, Ellen menyoroti, masalah serius terkait keterlambatan distribusi pupuk ke daerah pelosok . Meski stok pupuk telah tersedia, keterlambatan pengiriman menyebabkan pupuk tiba setelah musim tanam berakhir.
“Distribusi pupuk yang masih belum merata ini, disebabkan masih banyak terjadi kendala di lapangan”, tambah Ellen.
Menurutnya, hal ini harus menjadi perhatian PT Pupuk Indonesia dan mitra distribusinya agar pengiriman bisa dilakukan lebih cepat dan tiba tepat waktu di tangan petani.
Tidak hanya distribusi, ia juga menyoroti bahwa pendataan petani penerima pupuk subsidi belum diperbarui. Ia menyampaikan bahwa banyak data kelompok tani sudah tidak valid, di antaranya masih mencantumkan nama petani yang telah meninggal atau tidak lagi aktif bertani.
Sementara itu, petani milenial yang justru aktif di lapangan tidak terdaftar dan kesulitan mendapatkan pupuk subsidi. Hal ini pada akhirnya menyulitkan proses regenerasi petani.
Ia menambahkan bahwa petani muda tidak terakomodasi hanya karena belum terdaftar dalam kelompok tani , padahal merekalah yang saat ini aktif di lapangan dan membutuhkan dukungan.
Ia mendorong agar Kementerian Pertanian dan jajaran melakukan evaluasi dan pembaruan data secara serius. Termasuk memberikan dukungan kepada Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) melalui penyediaan perangkat dan pelatihan yang memadai .
Ellen juga mengungkapkan bahwa PPL di lapangan mengaku tidak memiliki alat atau
dukungan teknologi yang memungkinkan mereka melakukan pembaruan data secara digital. Menurutnya, kondisi ini harus dijawab dengan kebijakan yang konkret, agar proses pendataan menjadi lebih akurat dan adil.
“Kunjungan ini diharapkan menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi dan pendataan pupuk subsidi nasional, serta mendorong perbaikan nyata guna mendukung ketahanan pangan dari hulu”, pungkas Ellen.
Laporan: Muhammad Rafik
( sumber : kedaipena.com )
