fraksidemokrat.org—Jakarta. Pemerintahan saat ini, harus dapat mencontoh pemerintahan di era Susilo Bambang Yudhoyono saat menangani kabut asap di Sumatera dan Kalimantan. Kurun waktu 2013-14, bencana kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan gambut terjadi di beberapa wilayah. Waktu itu SBY turun langsung bahkan menginap selama tiga hari di Pekanbaru untuk mengontrol langsung penanganannya.
Demikian dikatakan Penasihat Fraksi Demokrat yang juga Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan. ‘’Harusnya pemerintahan saat ini juga seperti itu,’’ ujar Syarief Hasan di DPP Demokrat, Jakarta, Minggu (6/9/2015) sebagaimana dikutip Tribunnews.com.
Terkait kasus yang sama, anggota FPD Dwi Astuti Wulandari menilai kebakaran hutan yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan merupakan kriminalitas. Peristiwa ini hendaknya tidak terulang terus menerus.
‘’Anggapan anggapan kebakaran hutan ibarat tradisi tahunan yang selalu berulang itu harus diluruskan. Ini bukan tradisi tapi kriminalitas, pelakunya harus ditindak tegas,’’ kata Dwi Astuti juga di Kantor DPP Partai Demokrat , Jakarta Pusat, Minggu (6/9).
Dia juga menilai, terjadinya kebakaran hutan disebabkan oleh dua faktor, pertama faktor ketidaksengajaan dan faktor kesengajaan, tapi desainnya seolah-olah tidak sengaja. Selain itu, pembukaan lahan dengan membakar hutan sering digunakan oleh pemilik lahan untuk penyiapan lahan baru tanpa perlu biaya mahal.
Di tempat yang sama, Ketua Divisi Tanggap Darurat DPP Partai Demokrat, Umar Arsal mengatakan bahwa terdapat empat masalah krusial yang diakibatkan kabut asap yang terjadi di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Keempat masalah tersebut harus menjadi perhatian bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
‘’Pertama, sampai saat ini, pendidikan di wilayah yang terkena dampak, masih belum berjalan. Menurut informasi dari daerah, siswa-siswa juga banyak yang belum mendapat bantuan masker dari pemerintah setempat,’’ ujar Umar.
Masalah selanjutnya, menurut Umar adalah pencemaran lingkungan yang sudah mencapai angka 300 dalam pembacaan alat Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU). Terdapat enam wilayah di provinsi Riau yang berada di kategori berbahaya. Enam wilayah tersebut adalah Rumbai, Panam, Petapahan, Minas, Bangko dan Rokan Hilir.
Sedangkan untuk wilayah Dumai dan Kota Pekanbaru akan memasuki tahap berbahaya, karena angka ISPU di wilayah tersebut sudah mencapai 282 atau sangat tidak sehat. ‘’Dampak buruknya adalah masyarakat akan banyak yang terkena penyakit ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut) dan terbukti menurut Dinkes Riau sudah 9.836 orang yang terkena ISPA,’’ tutur Umar.
Kemudian, Umar mengatakan bahwa kerugian akibat kebakaran lahan dan kabut asap sudah merugikan laju perekonomian di provinsi Riau. Demokrat mencatat, kerugian mencapai Rp 720 miliar. Serta potensi ekonomi di bidang pariwisata menurun hingga 30 persen.
Dari sektor perhubungan, Umar mengatakan aktivitas bandara di Sumatera menjadi lumpuh karena kabut asap yang menghalangi jarak pandang dan beberapa maskapai harus menunda penerbangan. (tim media/ berbagai sumber)
