Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Marwan Cik Asan mendorong pemerintah mengambil langkah agresif guna memastikan perekonomian nasional tumbuh lebih cepat di periode mendatang.
Hal itu disampaikan Marwan merespons data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,04 persen (yoy) pada kuartal III 2025.
Menurut Marwan, angka itu patut diapresiasi karena Indonesia tetap mampu menjaga pertumbuhan di atas 5 persen di tengah ketidakpastian global, perlambatan ekonomi di Tiongkok, dan tekanan geopolitik kawasan.
Capaian itu juga menunjukkan ketahanan ekonomi nasional serta efektivitas kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang dijalankan pemerintah.
"Namun, di balik catatan positif ini, kita juga perlu mencermati bahwa momentum pertumbuhan mulai melambat, dan butuh langkah yang lebih agresif untuk memastikan ekonomi tumbuh lebih cepat dan lebih berkualitas pada kuartal IV 2025," kata Marwan dalam keterangannya, Selasa (11/11/2025).
Dia menjelaskan bahwa konsumsi rumah tangga mengalami perlambatan dari 4,96 persen menjadi 4,89 persen pada kuartal III 2025.
Marwan menilai perlambatan itu menggambarkan bahwa daya beli masyarakat, terutama kelas menengah bawah, masih tertekan oleh inflasi pangan yang berada di atas 3 persen, padahal konsumsi rumah tangga merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia dengan kontribusi mencapai 53,14 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
"Karena itu, penguatan daya beli prioritas utama pemerintah di kuartal IV 2025," ujar Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI itu.
Dia mendorong pemerintah perlu memperkuat kebijakan fiskal yang berpihak langsung pada rakyat kecil, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program MBG memberikan dorongan langsung pada konsumsi rumah tangga.
"Kebijakan ini diyakini dapat menambah persentase terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal IV, sekaligus memperkuat ketahanan pangan di tingkat rumah tangga," ucap Marwan. Lebih lanjut, Marwan mendorong peningkatan investasi yang melambat dari 6,99 persen menjadi 5,04 persen.
Menurutnya,, langkah cepat dibutuhkan untuk mengembalikan kepercayaan dunia usaha dan mempercepat penanaman modal baru. Selain itu, pemerintah harus mengarahkan investasi ke sektor bernilai tambah tinggi, seperti baterai kendaraan listrik, agro-processing, pertanian modern, teknologi digital, dan energi baru terbarukan.
Pendekatan seperti itu menurutnya akan membuat investasi bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi menjadi alat pemerataan kesejahteraan nasional.
"Pemberian insentif Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40 persen bagi investor yang menyerap tenaga kerja lokal akan menciptakan efek ganda, baik terhadap pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan wilayah," ujar Marwan.
Kemudian, realisasi proyek infrastruktur yang tertunda juga perlu dipercepat, khususnya di sektor yang punya efek propaganda tinggi seperti transportasi logistik, energi bersih, dan konektivitas antarwilayah.
Pemerintah daerah juga harus diberikan dorongan dalam penggunaan dana transfer pusat dengan sistem insentif berbasis kinerja.
"Dengan begitu, belanja pemerintah menjadi instrumen efektif menjaga mementum pertumbuhan di kuartal akhir tahun," kata Marwan. Dia setuju, mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi di kuartal IV 2025 bukan hal mudah.
Namun, dengan sinergi kebijakan yang solid antara fiskal, moneter, dan sektor riil, sasaran tersebut dinilai bukanlah mimpi. Marwan mencontohkan, kolaborasi antara Bank Indonesia yang menurunkan suku bunga acuan menjadi 4,75 persen dan langkah pemerintah yang terus menjaga stabilitas harga dan memperkuat jaring pengaman sosial akan menjadi pondasi kokoh untuk akselerasi pertumbuhan di akhir tahun.
"Namun, yang paling penting, harus dipastikan pertumbuhan ini inklusif dan berkeadilan, yaitu ketika rakyat bisa merasakan hasilnya dalam bentuk peningkatan kesejahteraan, lapangan kerja yang layak, dan harga yang stabil," tuturnya.(fat/jpnn)
( sumber : jpnn.com )
