Pimpinan Komisi III DPR RI Dr. Benny K.Harman,SH.MH memenuhi undangan Direktur Pascasarjana Universitas Nusa Cendana (Undana) Prof.Drs.Tans Feliks,M.Ed,Ph.D dan civitas akademika Undana untuk memberikan Kuliah Umum bertajuk “ Demokrasi dan Masa Depan Indonesia’ di Lantai III Auditorium Pascasarjana Undana, Jumat, 3 Oktober 2025.
Hadir saat itu Rektor Undana Prof. Dr. drh. Maxs U. E. Sanam, M.Sc., para Wakil Rektor, Direktur Pascasarjana Undana Prof.Drs.Tans Feliks,M.Ed,Ph.D, para Wakil Direktur Pascasarjana, para dosen dan pejabat struktural lingkup Undana serta ratusan mahasiswa dari berbagai program studi. Hadir pula Ketua Komisi II DPRD NTT Leonardus Lelo dan anggota DPRD NTT Bonny Jebarus serta sejumlah petinggi DPD Partai Demokrat NTT. Nampak juga calon Rektor Undana periode 2025-2029 dengan perolehan suara mayoritas Prof. Dr. Ir. Apris A. Adu, S.Pt., M.Kes,
Tampil sebagai Moderator Kuliah Umum tersebut adalah guru besar program studi Linguistik Undana, Prof. Dr. Frans Bustan,M.Lib
Benny Harman saat itu mengaku kehadirannya di Undana yang adalah salah satu kampus tertua di Indonesia Timur saat itu adalah bagian dari cara dia bisa berbagi cerita, membangun kembali narasi apa yang dialami, dilakukan, dibaca, didengar, dan diikuti sungguh tentang proses demokrasi di Indonesia selama lebih dari 20 tahun jadi politisi dan anggota DPR RI di Senayan.
Dia mengurai dengan mantap tentang litany demokrasi Indonesia jauh sebelum masa orde lama, orde baru dengan otoritarianisme hingga era reformasi yang menjanjikan demokrasi prosedural demi menanta kehidupan berbangsa dan bernegara. Meski ada sejumlah pembaharuan, namun soal jaminan rezim reformasi selama 25 tahun sejak 1998, secara substantif nampak belum banyak memberikan rasa keadilan, kesejahteraan dan terutama kemamkuran bagi rakyat sebagaimana cita-cita “the founding fathers”.
Dan ketakutan terbesar saat ini bukan lagi soal demokrasi prosedural dalam proses berbangsa dan bernegara namun munculnya kekuatan baru berselubung oligarki (uang dan kekuasaan) yang sangat menghawatirkan. Oligarki bagaikan rayap yang telah menggerogoti semua organ tubuh bangsa ini hingga akan lapuk seperti kayu pada saatnya. Indonesia kini sekilas nampak berdiri tegak dan kokoh namun ‘koyak kedalam’ oleh karena ulah oligarki yang sudah menyusup jauh kedalam kekuasaan dan berkolaborasi untuk merusak tatanan demokrasi dan tujuan negara bangsa.
Itulah sebabnya, Benny saat itu mengawali materi kuliahnya dengan mengatakan bahwa indeks demokrasi Indonesia saat ini tidak sedang baik-baik saja, bahkan dianalogikan kondisinya sangat akut dan atau masuk dalam ruang ICU kalau tidak segera dibenahi.
Dikatakan Oligarki atau kekuatan uang yang sudah merasuk masuk, merusaki semua sendi kehidupan demokrasi itu sendiri serta telah menyasar ruang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dampaknya cita-cita pelayanan masyarakat yang adil beradap makin jauh dari panggang.
Untuk itulah dia berterima kasih kepada Rektor Undana Prof. Dr. drh. Maxs U. E. Sanam, M.Sc dan Direktur Pascasarajana Undana Prof.Drs. Tans Feliks, M.Ed, Ph.D juga seluruh civitas akademika Undana yang telah memberi ruang kepada dirinya untuk berbagi pengalaman dan informasi sebagai seorang politisi nasional yang telah lama berkarya di pusat.
“Terima kasih Prof Maxs dan Prof Feliks juga semua civitas akademika Undana karena rasanya tepat topik ini, karena kondisi demokrasi kita pada saat ini berada pada titik kritis, demokrasi kita bukan lagi sakit dan “rawat jalan’ tapi sudah masuk ruang ICU. Dan ancaman paling menakutkan kini adalah oligarki yang telah menggerogoti hampir semua institusi demokrasi dan Trias Politika (Eksekutif, Yudikatif dan Legistlatif),”katanya
Oligarki dan Kesenjangan
Benny mengatakan bahwa tantangan paling pokok pada demokrasi Indonesia saat ini bukan lagi pada otoritarianisme gaya orde baru tetapi Oligarki. Secara substantif, Oligarki mengancam cita-cita negara dan harapan bangsa untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Jadi bukan soal tidak pemilu legislatif dan eksekutif, bukan soal pembredelan pers, tetapi oligarki. Dia tidak menolak pemimpin, tidak menolak demokrasi, tidak menolak lembaga-lembaga demokrasi namun dia masuk kedalam dan mengusai, mengendalikan lembaga-lembaga demokrasi tersebut. Itu yang terjadi, akibatnya lumpuh lah demokrasi kita,” paparnya
Dikatakan KPU misalnya jadi alat, Bawaslu dijadikan alat, DPR dari pusat dan daerah jadi alat untuk meraup keuntungan dan menindas rakyat. Oligarki merusak tatanan politik, sosial dan ekonomi, persekongkolan oligarki ekonomi dan politik membuat negara ini bakal hancur,” kata Anggota DPR RI Dapil Flores Lembata Alor itu.
Akibat dari ancaman oligarki itu maka suka atau tidak suka terjadi kesenjangan ekonomi, ketidakadilan, korupsi dan bahkan ada kecendrungan muncul sentralisasi, kebijakan pemerintah/negara kedepan bisa fatal akibat kuatnya pengaruh oligarki .
“Anda bisa bayangkan DPR itu jadi semacam ormas saja, ada ketua dan anggotanya, ketua mengendalikan anggota seturut kepentinganya. Padahal anggota dewan ini sama-sama dipilih oleh rakayt, tidak ada pilih ketua, tidak ada bawahan. Kalaupun ada Ketua DPR/ DPRD itu hanya menjadi juru bicara, bukan mengendalikan semua hal yang jadi kepentingan rakyat disetiap dapil yang memilihnya,” kata dia.
Kekuatan Oligarki bahkan masuk dari dalam dan menggerogoti semua institusi dan merusaki seluruh sendi kehidupan, oligarki bagaikan rayap, yang masuk dalam kayu dan diam-diam menggerogoti hingga lapuk dan koyak. Tidak sadar kita roboh dalam, meski dari luar nampak kokoh,” ujarnya lagi
Kondisi ini diperparah lagi dengan maraknya praktek politik uang, kapitalime dan patronase yang membuat seluruh semangat untuk membangun bangsa dan menciptakan kesejahteraan bangsa makin jauh dari harapan.
Gerakan Bersama Melawan
Untuk itulah kepada semua komponen bangsa terutama penguasa pemerintah dari pusat hingga level desa, DPR dari pusat hingga kabupaten/kota, dunia kampus, LSM, para mahasiswa dan aktivis diminta untuk tidak tinggal diam dan merasa nyaman sendiri.
Benny Harman saat itu mengajak kolaborasi semua komponen untuk melakukan gerakan perlawanan bersama dalam hal ;
Pertama, memutus mata rantai uang dan kekuasaan (oligarki). Hal ini hanya bisa dilakukan apabila ada penguatan partai politik karena sampai sekrang semua parpol tidak ada satupun yang mandiri dan hidup dari iuran anggotanya. Dalam konteks berkembangnya oligarki yang merasuki sendi-sendi demokrasi maka kontrol itu harus ada pada parpol.
“Harus ada mekasnisme bagaimana membiayai parpol. Kami pernah mengusulkan supaya kampanye parpol saat pemilu dan saksi-saki TPS ditanggung oleh negara, tujuannya supaya tidak beri ruang sedikitpun untuk oligaki masuk, tapi banyak yang kuatir uang negara habis urus parpol,” ujar Benny yang adalah Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat itu
Kedua, penguatan masyarakat sipil (civil society), dunia kampus, LSM, mahasiwa harus jadi kunci, selagi komunitas ini diam maka tidak akan ada perubahan apapun.
Ketiga, perlu diperkuat literasi penting harus dilakukan tentang bahaya demokrasi yang dibiayai oleh oligarki.
Keempat, harus membangun ekonomi kerakayatan yang inklusif melalui koperasi dan memperkuat UMKM sebagai garda terdepan penguatan ekonomi.
Kepada Pimpinan UNDANA, dia berpesan jadilah kampus yang terus menerus memproduksi pengetahuan, kritis, dan melahirkan generasi yang tidak harus cerdas dan pintar saja tetapi sarjana yang berintegritas dan peduli dengan nasib bangsa dan rakyatnya.
Kepada kalangan mahasiswa, Pimpinan Komisi III DPR RI ini juga mengajak untuk berorganisasi, berdiskusi terus menerus, siang pagi malam, pakailah pisau analisis untuk melakukan kritik kekuasaan dengan berani dan gagah karena mahasiswa adala penyambung lidah rakyat.
Kepada masyarakat sipil, Benny menyeruhkan agar hidup dalam keberagaman, solidaritas dan soliditas serta memperkuat gerakan bersatu untuk membubarkan oligarki.
“Kalau kita diam maka kita akan biarkan oligarki membajak demokrasi. Membajak demokrasi adalah membajak masa depan kita, demi generasi dan anak cucu kita,” ujarnya.
Pentingnya Demokrasi Substantif Ketimbang Prosedural
Rektor Undana, Prof. Dr. drh. Maxs U. E. Sanam, M.Sc. dalam sambutannya membuka kegiatan Kuliah Umum tersebut menekankan pentingnya penerapan demokrasi substansial yang memberi manfaat lebih bagi rasa adil dan kesejatheraan masyarakat ketimbang demokrasi prosedural yang cendrung demokratis namun tidak berdampak.
Dia berharap ide dan gagasan bernas dari politisi Benny Harman yang merupakan simpul dari pengalaman empiris menjadi seorang wakil rakyat selama 20 tahun di Senayan Jakarta bisa menjadi input yang produktif dalam penatalaksanaan system demokrasi substantif di Indonesia demi terciptanya masa depan bangsa yang lebih berdaya guna.
Sementara Prof. Drs. Tans Feliks, M.Ed, Ph.D ketika menutup kegiatan Kuliah Umum tersebut memberikan apresiasi kepada Dr.Benny K.Harman,SH,MH yang telah memenuhi undangan pihaknya untuk hadir di gedung pascasarjana Undana.
Soal tema “Demokrasi dan Indonesia Masa Depan” yang dipuji Benny Harman, Prof Feliks mengatakan tema itu sejatinya adalah kajian dan penerawangan yang komprehensif terhadap proses demokrasi politik, sosial ekonomi bangsa Indonesia yang kini terpantau sudah sangat memprihatinkan dan perlu rehabilitasi serius dari semua komponen termasuk dunia kampus dan juga legislatif disetiap tingkatan.
Feliks berharap Diskusi Publik yang telah berjalan sedapat mungkin terus menjadi tradisi ilmiah yang membuka khasanah civitas akademika baik dosen maupun mahasiswa calon pemimpin masa depan untuk dijadikan landasan bijak dalam membangun bangsa dimanapun berkarya.
Pantauan www.fortuna.press, kegiatan Kuliah Umum tersebut mulai digelar pukul 10.15 WITA dihadiri ratusan civitas akademika Undana. Acara diawali dengan sambutan pembukaan dari Rektor Undana, kemudian pemaparan materi oleh Benny Harman yang dimoderatori oleh Prof. Frans Bustan selanjutnya sesi dialog. Kegiatan itu berlangsung kurang lebih 2 jam dan ditutup oleh Direktur Pascasarjana Undana, Prof. Drs. Tans Feliks, M.Ed, Ph.D (tim/42na)
( sumber : fortuna.press )
