Dalam rangka memperkuat tata kelola dan efektivitas pendanaan pendidikan, Anggota DPR RI Komisi X, Bramantyo Suwondo bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyelenggarakan Workshop Pendidikan bertema 'BOSP 2025: Untuk Memastikan Pendidikan Bermutu untuk Semua' di Magelang, Jawa Tengah, Kamis (9/10/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh para kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan dari berbagai wilayah di Jawa Tengah.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang, Slamet Achmad Husein, S.E., M.M., perwakilan Direktorat Sekolah Dasar, Dr. Khamim, M.Pd.,, Dekan FKIP Unimma, Ari Suryawa, M.Pd., dan Susmiyati J., M.Pd sebagai narasumber.
Dalam sambutannya, Bramantyo menegaskan bahwa Program Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh anak Indonesia.
“Pendidikan bukan hanya hak, tapi juga tanggung jawab bersama. Melalui BOSP, pemerintah ingin memastikan bahwa tidak ada satu pun anak yang tertinggal karena alasan biaya,” ujar politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini.
Bramantyo menyebutkan, workshop ini menjadi ruang pembelajaran bersama tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan.
Menurutnya, masyarakat kini semakin cerdas dan berhak mengetahui bagaimana dana pendidikan dikelola. Keterbukaan adalah kunci kepercayaan publik.
"Sekolah yang transparan tidak hanya patuh terhadap aturan, tapi juga menunjukkan komitmen moral untuk memajukan anak didiknya," ucap politisi yang juga merupakan wakil ketua BKSAP DPR RI ini.
Adapun, kegiatan ini mendapat respon positif dari para peserta. Mereka menilai workshop ini memberikan pemahaman baru tentang arah kebijakan BOSP 2025 serta pentingnya mengelola dana pendidikan dengan cara yang lebih kreatif, efisien, dan akuntabel.
Para peserta juga menganggap kegiatan ini bermanfaat sebagai ruang untuk berbagi pengalaman dan memperkuat jejaring antar satuan pendidikan dalam menghadapi tantangan implementasi kebijakan pendidikan di lapangan.
Melalui kegiatan ini, DPR RI berharap seluruh pemangku kepentingan pendidikan mulai dari sekolah, pemerintah daerah, hingga masyarakat dapat berkolaborasi dalam memastikan pengelolaan BOSP berjalan transparan, berdampak, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan yang merata.
( sumber : wartakota.tribunnews.com )
