Praktik Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang selama ini menjadi ‘senjata sakti’ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai dipertanyakan efektivitasnya.
Anggota Komisi III DPR RI, Benny K. Harman, melontarkan kritik tajam mengenai pola korupsi di daerah yang terus berulang meski puluhan kepala daerah telah dijebloskan ke jeruji besi.
Benny menilai, penindakan yang dilakukan KPK saat ini belum mampu menyentuh akar persoalan. OTT seolah hanya menjadi ritual tahunan yang memindahkan individu ke penjara, tanpa pernah benar-benar meruntuhkan sistem korup yang ada di belakangnya.
Menurut Benny, jika polanya terus berulang dengan model yang sama, itu berarti ada sesuatu yang salah dalam cara pembemberantas korupsi selama ini.
“Kalau mau di-OTT, ya semua bisa kena,” sindir Benny Harman, mengisyaratkan bahwa korupsi sudah menjadi bagian dari ‘oksigen’ birokrasi di daerah.
Ia mempertanyakan “apakah pendekatan represif saat ini sudah memberikan efek jera yang bersifat sistemik.”
Sebab fakta di lapangan menunjukkan bahwa ketika satu kepala daerah ditangkap, sistem pendukung korupsinya sering kali tetap utuh, menunggu pemimpin baru untuk melanjutkan ‘estafet’ penyimpangan tersebut.
Kritik Benny ini menjadi tantangan besar bagi pimpinan KPK. Ia mendesak lembaga antirasuah tersebut untuk tidak sekadar bangga dengan jumlah tangkapan, tetapi mesti mulai fokus pada:
Pertama, dekonstruksi sistem, yakni mengubah celah regulasi yang memungkinkan suap dan gratifikasi terjadi berulang kali.
Kedua, pemiskinan jejaring, yakni memutus rantai pasok antara pengusaha, birokrat, dan politisi yang membentuk ekosistem korupsi.
Ketiga, efek jera luas, yakni menciptakan ketakutan yang tidak hanya bersifat personal bagi yang tertangkap, tapi juga meruntuhkan nyali mereka yang masih berada dalam sistem.
“Langkah apa yang akan dilakukan KPK supaya tidak hanya menjebloskan kepala daerah ke bui, tetapi membongkar sistem dan jejaring korupsinya?” tanya Benny.
Pernyataan politisi senior asal NTT itu menjadi pengingat keras bahwa tanpa perbaikan sistemik pada pendanaan politik dan pengawasan birokrasi, KPK hanya akan terus menangkap koruptor tanpa pernah bisa mengosongkan ladang korupsinya.
Penulis: Herry Mandela
( sumber : voxntt.com )
