Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, menegaskan komitmennya untuk terus mengawal perbaikan pasar modal nasional di tengah tekanan global dan dinamika ekonomi yang semakin kompleks.
Ibas menyampaikan apresiasi terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah dalam menjaga stabilitas sektor keuangan, termasuk pembenahan kelembagaan di pasar modal. Ia juga menyambut baik penguatan kepemimpinan otoritas pasar modal, salah satunya melalui penunjukan Frederica Widyasari Dewi.
Di tengah berbagai perubahan penting—mulai dari pengunduran diri tiga anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk Ketua dan Wakil Ketua, satu Deputi Komisioner, hingga berhentinya Ketua Bursa Efek Indonesia (BEI)—Ibas meminta semua pihak menyikapi situasi tersebut secara rasional dan berorientasi jangka panjang.
Sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Ibas menegaskan bahwa pasar modal memiliki peran strategis sebagai sumber pembiayaan pembangunan sekaligus cerminan kepercayaan terhadap ekonomi nasional.
“Pasar modal bukan hanya soal angka dan indeks, tetapi menyangkut kepercayaan. Karena itu, setiap dinamika yang terjadi harus dijawab dengan langkah yang transparan, profesional, dan menjunjung tinggi integritas,” ujarnya dalam siaran pers, Minggu (1/2/2026).
Ibas yang juga menjabat Wakil Ketua Dewan Penasihat KADIN Indonesia menyatakan dukungan penuh terhadap agenda perbaikan dan penguatan pasar modal. Namun, ia menekankan bahwa reformasi tidak boleh berhenti pada perubahan struktural semata.
“Tidak boleh ada ruang bagi praktik-praktik yang merugikan investor dan mencederai kepercayaan publik. Pengawasan yang kuat, transparansi yang konsisten, serta kepastian hukum harus menjadi prioritas utama,” kata Ibas.
Menurutnya, tata kelola yang solid dan sistem pengawasan yang kredibel merupakan fondasi agar pasar modal Indonesia semakin stabil dan mampu bersaing di tingkat global.
Sorotan pada Posisi Indonesia di MSCI
Ibas juga menyoroti posisi Indonesia dalam indeks Morgan Stanley Capital International (MSCI). Saat ini, Indonesia masih berada dalam kategori emerging market, dengan peluang untuk naik kelas jika reformasi dilakukan secara konsisten.
“Kenaikan status Indonesia di MSCI bukan sekadar simbol, tetapi pintu masuk bagi arus investasi global yang lebih besar. Ini penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan inklusif,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa tantangan struktural masih membayangi, mulai dari tata kelola perusahaan hingga praktik pasar yang belum sepenuhnya sehat.
“Kita perlu reformasi yang lebih mendalam, mulai dari penyederhanaan regulasi, peningkatan transparansi, hingga pemberantasan praktik pasar yang tidak sehat. Investor global harus yakin bahwa Indonesia adalah tempat yang aman dan terpercaya untuk berinvestasi,” ujarnya.
Di tengah ketidakpastian global, tekanan inflasi, dan tantangan domestik, Ibas mendorong pemerintah untuk menghadirkan kebijakan ekonomi yang lebih berpihak pada rakyat dan sektor produktif.
Ia menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas wajib menjadi prinsip utama dalam setiap kebijakan publik, termasuk dalam pengelolaan pasar modal dan pengisian jabatan strategis.
“Kita tidak boleh lengah, apalagi membiarkan kepentingan segelintir elite mengalahkan kepentingan rakyat. Semua kebijakan harus berpihak pada kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat luas,” tutur dia.
Ibas mengatakn komitmen Fraksi Partai Demokrat DPR RI untuk terus mengawal reformasi ekonomi yang inklusif, transparan, dan berkeadilan, serta memperkuat pasar modal sebagai pilar penting perekonomian nasional.
( sumber : kompas.tv)
