Ellen Esther Pelealu, S.E., anggota Fraksi Partai Demokrat, menegaskan komitmennya untuk mendorong perbaikan tata kelola kehutanan nasional dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kehutanan. Dalam forum tersebut, Ibu Ellen menekankan pentingnya percepatan penyerapan anggaran, penambahan alokasi untuk pemulihan ekosistem dan belanja pegawai, serta penguatan digitalisasi pengelolaan hutan, sebagai bagian dari Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Apresiasi untuk Kementerian Kehutanan
Ibu Ellen dan Fraksi Demokrat memberikan penghargaan terhadap langkah-langkah progresif yang telah diambil oleh Kementerian Kehutanan. Peningkatan signifikan dalam penyerapan anggaran pada paruh pertama 2025 dan penurunan luas kebakaran hutan menjadi 8.594 hektar adalah capaian luar biasa yang patut diapresiasi. Upaya memperkuat koordinasi dengan masyarakat melalui program Masyarakat Peduli Api (MPA) dan penguatan perhutanan sosial turut diapresiasi karena berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan.
Selain itu, Ibu Ellen juga mengapresiasi inisiatif Kementerian Kehutanan yang melibatkan komunitas pendaki seperti Agam Rinjani Guide dalam diskusi keselamatan wisata alam. Langkah ini tidak hanya memastikan keamanan wisatawan tetapi juga menjaga keberlanjutan pariwisata berbasis alam.
Catatan Kritis dan Harapan
Meski terdapat banyak kemajuan, Ibu Ellen dan Fraksi Demokrat tetap memberikan catatan penting. Salah satunya adalah komposisi anggaran, di mana program Dukungan Manajemen menyerap porsi terbesar, sementara anggaran untuk Pengelolaan Hutan Berkelanjutan mengalami penurunan 23,59 persen. Hal ini dikhawatirkan akan menghambat pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca dan rehabilitasi hutan yang telah dicanangkan.
Ibu Ellen juga menyoroti usulan tambahan anggaran sebesar Rp2,29 triliun yang diajukan oleh Kementerian Kehutanan. Jika disetujui, total anggaran akan mencapai Rp7,22 triliun. Fraksi Demokrat menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan agar dana tambahan ini digunakan secara tepat sasaran, terutama untuk program-program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dan pemulihan ekosistem.
Selain itu, percepatan serapan anggaran menjadi fokus utama. Ibu Ellen mendorong Kementerian Kehutanan untuk memastikan agar realisasi anggaran berjalan merata sepanjang tahun, bukan menumpuk di akhir tahun anggaran, agar manfaat program dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.
Digitalisasi dan Penguatan SDM
Sejalan dengan upaya modernisasi birokrasi, Ibu Ellen juga menyoroti perlunya penguatan kapasitas SDM dan infrastruktur, terutama di daerah-daerah yang rawan konflik dan kebakaran hutan. Pengembangan Dashboard Decision Support System (DSS) dinilai sangat penting untuk mempercepat pengambilan keputusan, meningkatkan transparansi, serta mendukung pencegahan kebakaran hutan secara lebih efektif.
Komitmen Demokrat untuk Hutan Lestari
Pada akhirnya, Ibu Ellen dan Fraksi Demokrat menegaskan keberpihakannya pada masyarakat dan kelestarian hutan. Percepatan penyerapan anggaran, penambahan alokasi untuk ekosistem dan pegawai, serta penguatan perhutanan sosial dan digitalisasi tata kelola kehutanan adalah kunci untuk mewujudkan hutan Indonesia yang lestari, produktif, dan berkeadilan, sesuai dengan visi besar Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Demokrat percaya, dengan tata kelola yang transparan dan berpihak pada masyarakat, sektor kehutanan akan semakin kuat menjadi penopang ekonomi dan lingkungan hidup Indonesia di masa depan.
( sumber : fpd-dpr.com )
