Anggota Komisi VII DPR RI, H. Iman Adinugraha, menegaskan agenda penguatan industri farmasi nasional tidak boleh berhenti pada tataran konsep dan forum diskusi semata. Menurutnya, diperlukan langkah nyata dan keberanian politik agar kemandirian industri farmasi dari hulu hingga hilir benar-benar terwujud.
Penegasan tersebut disampaikan Iman saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke PT Bio Farma (Persero), di Bandung, pada Kamis (29/1). Dalam forum itu, DPR RI menggali langsung kondisi dan tantangan yang dihadapi Bio Farma Group sebagai holding industri farmasi nasional.
Iman Adinugraha menilai, Bio Farma Group masih dibebani sejumlah persoalan struktural yang tidak bisa diselesaikan hanya oleh manajemen perusahaan. Di sisi lain diperlukan dukungan kebijakan dari pemerintah serta keberpihakan politik dari DPR RI agar industri farmasi nasional dapat bangkit dan berdaya saing.
“Saya meminta Bio Farma Group benar-benar memiliki perencanaan yang jelas dan terukur ke depan. DPR, khususnya Komisi VII melalui pimpinan, siap ikut mendorong penyelesaian persoalan-persoalan mendasar yang hari ini dihadapi,” ujar Iman Adinugraha.
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Sukabumi ini memaparkan, dari total belanja industri farmasi nasional yang mencapai sekitar Rp150 triliun per tahun, hampir Rp100 triliun masih terserap untuk impor bahan baku.
Bahkan, tingkat ketergantungan impor bahan baku farmasi nasional disebut telah menembus lebih dari 90 persen.
“Kita selalu bicara industrialisasi dari hulu ke hilir. Tapi faktanya, bahan baku masih sangat tergantung impor. Pertanyaannya, kenapa kita tidak mulai serius membangun industri bahan baku farmasi di dalam negeri? Ini jelas membutuhkan political will yang kuat,” tegasnya.
Menurut Iman, hasil pemaparan Bio Farma Group dalam kunjungan kerja tersebut mengerucut pada dua persoalan utama. Pertama, dominasi impor bahan baku yang membuat industri rentan terhadap fluktuasi global. Kedua, tekanan harga di sektor hilir, khususnya di pasar domestik, yang kerap menekan keberlanjutan industri.
“Ketika di hulu tergantung impor, lalu di hilir harga ditekan, industri kita berada di posisi yang tidak sehat. Ini harus segera dicarikan solusi bersama,” ujarnya.
Iman menegaskan, Bio Farma Group merupakan industri strategis nasional yang berperan vital dalam menjaga ketahanan kesehatan masyarakat Indonesia. Karena itu, DPR RI memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk ikut memastikan industri ini tetap sehat dan berkelanjutan.
“Ini bukan sekadar soal bisnis, tapi soal keberlanjutan kesehatan bangsa. Ini sejalan dengan Asta Cita Presiden, bagaimana negara hadir mendorong industri strategis agar kembali kuat dan mandiri,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Iman juga menyoroti kondisi salah satu anak usaha Bio Farma Group, Indofarma, yang dinilainya berada dalam kondisi tidak sehat. Ia mengaku prihatin melihat besarnya kapasitas pabrik dan luas lahan yang dimiliki, namun hanya ditopang oleh sekitar 43 orang karyawan.
“Saya pribadi prihatin. Produk Indofarma itu bagus, saya sendiri konsumennya. Tapi dengan kondisi seperti ini, tentu tidak bisa dibiarkan berlarut-larut,” ungkapnya.
Iman menekankan, kunjungan kerja DPR RI ke BUMN strategis seperti Bio Farma tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial.
Harus ada tindak lanjut berupa kebijakan konkret dan dukungan politik agar perusahaan mampu bangkit dan menjalankan fungsinya secara optimal.
“Tidak cukup hanya datang dan melihat. Harus ada political will. DPR harus mendorong, dan Bio Farma Group juga harus punya peta jalan yang jelas tentang apa yang akan dilakukan ke depan,” pungkasnya. (Ris).
( sumber : radarjabar.com )
