fraksidemokrat.org, Jakarta — Pada setiap bencana besar yang meruntuhkan tempat tinggal, fasilitas umum dan berbagai infrastruktur, penanganan pasca gempa sangat penting dan mendasar. Ketua Komisi X Djoko Udjianto, secara khusus mengingatkan pemerintah agar melakukan langkah-langkah sigap, segera dan sebaik mungkin dalam menangani masalah pendidikan.
‘’Ini kan bencana besar. Banyak infrastruktur yang rusak termasuk sekolah. Untuk itu, kami menanyakan langkah apa yang dilakukan Kemendikbud pasca gempa agar proses kegiatan belajar mengajar kembali lancar,” kata Djoko ketika memimpin rapat dengar pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal PAUD dan Pendidikan Masayarakat, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktur Jenderal Dikdasmen Kemendikbud di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (29/8/2018).
Dalam RDP ini, Komisi X DPR RI meminta penjelasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait kebijakan Kemendikbud dalam mengatasi kondisi darurat bidang pendidikan pasca bencana gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Dalam kesempatan yang sama, Komisi X DPR RI juga menegaskan bahwa guru-guru PNS dan non PNS akan mendapat bantuan selama 6 bulan. Hal ini telah masuk dalam anggaran penanganan dampak gempa yang terjadi di Lombok, NTB, pada bidang pendidikan, selain program penanganan sekolah-sekolah yang rusak akibat gempa yang terjadi pada awal bulan Agustus ini.
Pemerintah melalui Kemendikbud diharapkan agar anggaran tahun 2019, responsif terhadap bencana dan penerbitan Permedikbud RI tentang penyelenggaraan program satuan pendidikan Aman Bencana dapat terlaksana.
]Dalam paparannya, Kemendikbud mengngkap jumlah sekolah terdampak per kabupaten, yakni Lombok Barat sebanyak 176 sekolah, Lombok Utara 179 sekolah, Lombok tengah 130 sekolah, Lombok Timur 148 sekolah, Mataram 44 sekolah, Sumbawa 22 sekolah, Sumbawa Barat 3 sekolah, Denpasar 9 sekolah, Karang Asam, Bali 55 sekolah, dan Dompu, NTT 4 sekolah.
Kemendikbud juga merencanakan bantuan mendesak untuk 1557 tenda sekolah darurat. Pasalnya, jumlah ruang sekolah yang mengalami kerusakan sebanyak 3.691 dengan rincian rusak ringan 961, rusak sedang 900 dan rusak berar 1.830 unit. Sedangkan jumlah siswa terdampak pada setiap jenjang 158.067 siswa. Ada 32 orang meninggal, 72 luka - luka dan 29 rawat inap.
Museum DPR
Selain tentang bencana Lombok, di lain kesempatan, Anggota Komisi X lainnya, Putu Rudana Supadma kembali menyatakan pentingnya DPR memperhatikan lebih serius museum DPR RI.
“Museum DPR RI harus direvitalisasi secara menyeluruh. Tujuannya agar benar-benar bermanfaat sebagai sarana pendidikan politik masyarakat. Kalau museum menarik, kunjungan akan tinggi dan masyarakat memiliki kesempatan luas untuk mengakses berbagai informasi tentang DPR dan perjalanan demokrasi melalui medium yang tidak membosankan,’’ kata Putu yang juga Ketua Asosiasi Museum Indonesia (AMI). (Zainal/ Adit/ media-fpd/ dpr.go.id)
