Komisi XIII DPR RI menyoroti perlunya perhatian serius terhadap isu hak asasi manusia (HAM) di Provinsi Maluku. Konflik sosial yang pernah terjadi di wilayah ini meninggalkan catatan pelanggaran HAM yang perlu diikuti dengan perlindungan dan pemulihan bagi korban. Wakil Ketua Komisi XIII, Rinto Subekti, menegaskan posisi geografis Maluku yang berbatasan dengan jalur laut internasional meningkatkan urgensi perlindungan hak-hak masyarakat, terutama kelompok rentan.
“Isu HAM di Maluku tidak bisa diabaikan begitu saja. Konflik sosial sebelumnya meninggalkan catatan panjang terkait perlindungan dan pemulihan korban,” ujar Rinto. Ia menambahkan, hingga saat ini Maluku belum memiliki Kantor Wilayah (Kanwil) khusus HAM, yang masih bergabung dengan Kanwil HAM Papua Barat. Kondisi ini menuntut perhatian ekstra terhadap penguatan sistem perlindungan HAM di daerah.
Rinto juga mengingatkan dampak perubahan nomenklatur kementerian, yang sebelumnya satu atap di Kementerian Hukum dan HAM, kini terbagi menjadi empat entitas terpisah, yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). Perubahan ini membawa konsekuensi pada birokrasi di daerah.
Selain itu, politisi Partai Demokrat ini menekankan pentingnya peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam mengawal isu HAM di Maluku. LPSK diharapkan mampu memberikan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan hak bagi korban kejahatan dan saksi, termasuk korban konflik sosial dan pelanggaran HAM. “LPSK sangat penting untuk memperkuat koordinasi lintas lembaga dalam mewujudkan perlindungan yang komprehensif, terutama selama Maluku belum memiliki Kanwil HAM sendiri,” ujar Rinto.
Rapat ini menjadi momentum penting untuk mendorong pembenahan perlindungan HAM di Maluku agar hak-hak dasar masyarakat dapat terjaga dengan baik.
( sumber : wartapontianak.pikiran-rakyat.com )
